Jakarta, PUBLIKASi – Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen mempercepat akses listrik bagi desa-desa yang belum dilistriki PT PLN (Persero) di Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan peta jalan kelistrikan hingga 2024 di Kalimantan Tengah yang telah disusun oleh PLN.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph dan Mukhtarudin, serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo.
Rapat ini dihadiri pula oleh perwakilan Kementerian BUMN, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Kalimantan Tengah, serta Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN Adi Lumakso.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen memberikan akses kelistrikan di seluruh Indonesia. Kalimantan saat ini menjadi prioritas dalam pengembangan kelistrikan, mengingat dua indikator: rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi masih perlu ditingkatkan, khususnya Saudara-saudara kita yang bermukim di 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal),” ujar Rida.
Rida menyampaikan berdasarkan data hingga akhir tahun 2021, dari 1.571 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah, sebanyak 467 desa masih belum memperoleh akses listrik dari PLN. Dari 467 desa tersebut, 424 desa mendapatkan akses listrik dari pembangkit listrik bantuan pemerintah daerah/swadaya masyarakat, sedangkan 43 desa mendapatkan listrik dari Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dari bantuan Kementerian ESDM.
Ia mengatakan secara total masih ada 1.308 desa di Pulau Kalimantan termasuk 467 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih belum memperoleh akses listrik dari PLN. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Anggota Komisi VII DPR RI, terutama yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan.
“Diperlukan upaya-upaya serius untuk dapat mengembangkan akses listrik ke desa-desa tersebut termasuk pengalihan dari LTSHE menjadi pelanggan PLN. Tidak hanya melistriki desa-desa yang belum dilistriki oleh PT PLN (Persero), tetapi juga perluasan jaringan listrik ke dusun-dusun yang belum berlistrik,” ia menjelaskan.
Rida menuturkan sebagai perwujudan energi berkeadilan, pemerataan akses listrik merupakan keharusan sehingga akses listrik dapat menjangkau dan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat di daerah 3T. Ia lantas menyebut Rasio Elektrifikasi (RE) Nasional mencapai 99,45% dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Nasional telah mencapai 99,65% hingga akhir 2021.
“Sepuluh tahun terakhir kita bisa mengejar ketertinggalan RD dan RE, namun beberapa tahun terakhir melandai karena yang belum dilistriki adalah di 3T yang aksesnya sangat sulit,” Rida menyampaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Maman Abdurrahman menyampaikan apreasiasinya kepada Ditjen Ketenagalistrikan yang memfasilitasi pembahasan kelistrikan di Kalimantan Tengah melalui Rapat Koordinasi.
“DPR RI menangkap aspirasi dari masyarakat yang ada di kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Berdasarkan data, terdapat 467 desa di Kalimantan Tengah yang belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal Kalimantan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa Indonesia,” ujar Maman.
Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Kalimantan Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang menjadi acuan untuk mendorong pengembangan kelistrikan Kalimantan Tengah khususnya listrik perdesaan. Pada akhir acara dilakukan penandatanganan berita acara yang ditandatangani seluruh peserta rapat.
“Mudah-mudahan rapat koordinasi teknis ini betul-betul memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat Kalimantan Tengah yang membutuhkan realisasi dari sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mohon Pemerintah dan PLN menjadikan 467 desa di Kalimantan ini sebagai prioritas perhatian,” pungkas Maman. (Red)
