Tapanuli Selatan, PUBLIKASI – Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Tapsel), Parulian Nasution, selaku Ketua Dewan Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tapsel mengatakan, Korpri harus berorientasi program, bukan berorientasi politik tapi, tak buta politik.
Hal itu disampaikan Ketua Korpri Tapsel saat memberikan beberapa masukan pada acara Persiapan Munas IX Korpri 2022 dengan agenda penjaringan calon Ketua Umum Korpri masa bhakti 2022-2027 secara zoom meeting di ruang rapat Sekda, Rabu (12/1/2022).
Guna menjaring kandidat Ketua Umum Korpri, kata Sekda, perlu dilaksanakan debat kandidat dilengkapi dengan curiculum vitae dan tawaran-tawaran program periode ke depan. Dengan harapan, ketua umum terpilih nantinya memiliki potensi dan kompetensi.
“Potensi dan kompetensi itu yakni, tentang manajemen organisasi, kompetensi intelektual dan sosial yang baik. Sehingga ke depan Korpri menjadi organisasi yang diperhitungkan, tidak hanya dihitung,” pinta Sekda.
Dia juga berharap siapapun kandidat yang muncul nantinya, dapat menawarkan program-program yang jelas. Program yang dimaksud yaitu memiliki identitas organisasi kuat dan mampu pertahankan keutuhan organisasi, serta dapat berikan kesejahteraan bagi anggota Korpri ke depan.
Sekda berpesan, kiranya Munas nanti bisa memberikan pokok-pokok pikiran yang jelas, yang dapat diberikan ke pemerintah sehingga nantinya pokok-pokok pikiran tersebut dapat menjadi literasi dalam penyusunan regulasi-regulasi hukum. Tentu, yang berkaitan dengan pembinaan kepegawaian kedepan.
“Sehingga Korpri memiliki kemampuan dalam mengelola dan menata pemerintahan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan serta melaksanakan pelayanan publik yang benar,” tambahnya.
Korpri, sebut Sekda, juga harus menjadi abdi negara dan masyarakat yang memiliki loyalitas, dedikasi, serta komitmen kerja yang didukung kepatuhan terhadap aturan, taat azas maupun kerja tepat waktu. Lanjut Sekda, Korpri ke depan harus benar-benar menjadi jembatan bagi korpsnya demi mengantarkan visi dan misi Korpri untuk kepentingan nasional.
“Pada gilirannya Munas tetap dilaksanakan secara bermarwah dan bermartabat. Bukan dalam bentuk zoom meeting atau hybrid, tetapi betul-betul dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, demokratis, jujur, dan adil sesuai tuntutan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri,” jelas Sekda.
Begitu juga dengan pelaksanaan sidang-sidang komisi dapat berfungsi secara baik. Baik komisi organisasi, program kerja dan rekomendasi organisasi harus bekerja dengan baik. Sekda menginginkan ke depan Korpri jadi wadah berhimpunnya ASN dalam mengelola tata pemerintahan, memberi jaminan kesejahteraan, serta bermanfaat bagi anak-anak anggota Korpri yang mampu merencanakan masa depan dengan bermodalkan kemauan yang tinggi, kecerdasan yang memadai dan kemampuan daya juang yang tinggi.
Jika hal tersebut berjalan, maka Korpri bisa bekerja secara aman dan nyaman, jauh dari gangguan yang bersifat gesekan ataupun tekanan politik. Karena itu, Korpri harusnya menjadi wadah perlindungan, baik dari segi bantuan hukum maupun pengembangan potensi Korpri untuk menyelenggarakan tugas-tugas terbaiknya.
“Dengan demikian, Korpri diharapkan bisa mengantarkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” harapnya.
Sekda mengatakan, semua mekanisme terkait Munas harus dilaksanakan secara baik dengan mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebab, Ketua Umum terpilih nantinya beserta para pengurus, terikat dengan fakta integritas yang kuat, yang pada gilirannya mampu mengemban amanah serta memiliki tanggungjawab moral.
Aparatur pemerintah, ungkap Sekda, harus memiliki keberpihakan terhadap rakyat dengan pendekatan yang humanis dan bersahabat tanpa intervensi. Begitu juga dengan, regulasi-regulasi hukum harus legitimate guna pembinaan kepegawaian dan manajemen kinerja yang termutakhir.
“Korpri juga harus dapat membaca tanda-tanda perkembangan zaman, tidak tergilas oleh zaman, tapi dicintai dan dipercaya oleh rakyat. itulah Korpri yang berorientasi program,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Munas ke-IX Korpri akan dilaksanakan secara Hybrid pada 28-29 Januari 2022 di Auditorium BPSDM Kemendagri. Munas ke-IX Korpri akan diikuti 29 peserta dari Dewan Pengurus Korpri Nasional.
Kemudian, diikuti juga oleh 80 peserta DP Korpri Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan peserta dari 34 DP Korpri Provinsi secara offline serta dari 514 DP Korpri kabupaten/kota secara online. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan sehingga tidak mengurangi makna Munas.
Munas juga diselenggarakan secara demokratis, untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan motivasi secara nasional. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Korpri Dr. Ir Bima Haria Wibisana, MSIS yang dihadiri Ketua DP Korpri Provinsi, Ketua DP Korpri Kabupaten/Kota, Kabag Humas dan Protokol Tapsel. Hasim
