Jakarta, PUBLIKASI – Pandemi Covid-19 yang melanda belahan dunia termasuk Indonesia di penghujung tahun 2019 lalu, sempat menyebabkan pelemahan hampir pada semua sektor ekonomi. Terutama bidang yang aktivitasnya mengandalkan mobilitas barang dan jasa, seperti pariwisata, transportasi, industri sandang, dan otomotif.
Indikatornya awalnya terlihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020, yang hanya sekitar 2,97 persen. Lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2019 yakni 4,97 persen. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi minus 5,32 persen.
Komponen hotel dan restoran mengalami kontraksi paling tajam, yakni 16,53 persen dari sebelumnya mampu tumbuh 6,24 persen. Disusul transportasi dan komunikasi yang melorot hingga 15,33 persen dari sebelumnya positif 5,08 persen.
Begitu juga komponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan minus 5,13 persen, dari sebelumnya tumbuh 4,88 persen. Tak ketinggalan, komponen makanan dan minuman–selain restoran–juga tercatat negatif 0,71 persen dari sebelumnya tumbuh 5,20 persen.
Pandemi juga menyebabkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau setidaknya “merumahkan” sebagian karyawannya. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan penghasilan.
Di sisi lain seiring berlarutnya pandemi hingga diterapkannya
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tanpa dikomando telah memunculkan pola atau kebiasaan hidup baru. Setelah kurang lebih lima bulan menghadapi Pandemi Covid-19, masyarakat menjadi terbiasa menggunakan internet. Bahkan penggunaan teknologi digital semakin masif di berbagai sektor.
Setidaknya ada lima kebiasaan baru masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Mulai dari pemanfaatan jaringan untuk bekerja dari rumah, meningkatnya digital payment, akses digital untuk kesehatan dan belajar jarak jauh, serta akselerasi transformasi digital dunia industri. Diantaranya, penggunaan aplikasi online (belajar, bekerja, konsultasi kesehatan) naik 443%, ritel daring naik 400%, dan penggunaan televisi naik 80%.
Kondisi ini ditangkap pemerintah sebagai peluang untuk menggerakan ekonomi dengan cara yang berbeda, yakni melalui pengembangan industri digital. Presiden Joko Widodo kemudian mendorong jajaran kabinetnya untuk mempercepat transformasi digital berbagai sektor di tanah air.
Menurut Presiden, transformasi digital di masa pandemi dan sesudahnya akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, belajar, bertransaksi dari sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak secara online.
“Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada 3 Agustus 2020 lalu.
Namun Jokowi mewanti-wanti, transformasi digital di Indonesia masih kalah dari negara-negara di Asia Tenggara. Pernyataan Jokowi ini merujuk pada hasil survei Institute for Management and Development (IMD) yang menunjukkan Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara. Di Asia Tenggara, Thailand berada di posisi ke-40, Malaysia peringkat ke-26 dan Singapura di peringkat ke-2.
Setidaknya ada lima fokus kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden saat itu, yakni pembangunan dan penuntasan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan teknologi pendukung agar ruang digital bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Berikutnya mempercepat integrasi pusat data nasional, pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang digital, dan penuntasan legislasi primer yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Cipta Kerja terkait bidang telekomunikasi dan penyiaran.
Tidak kalah pentingnya, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik Pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan penyiaran. Harapannya, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan kuat di 2045, masuk lima besar ekonomi dunia.
Rencana Induk
Dalam memantapkan langkah Pemerintah untuk fokus pada industri digital sebagai salah satu instrumen transformasi ekonomi Indonesia dalam memajukan perekonomian negara, ditindaklanjuti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dengan menerbitkan “Rencana Induk Pengembangan Industri Digital 2023-2045”.
Rencana induk diluncurkan bersamaan dengan penyelenggaraan acara puncak “Pertemuan Indonesia Development Forum (IDF) 2022” bertajuk “The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation” yang berlangsung di Bali, pada 21 hingga 22 November 2022 lalu.
“Kementerian PPN/Bappenas mengajak pemangku kepentingan untuk berpikir kembali, menyusun kembali strategi kita kedepan dalam rangka reindustrialisasi. Menempatkan industri dalam peta Indonesia untuk percepatan pembangunan, dan untuk kesejahteraan,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pada acara puncak Indonesia Development Forum 2022: Knowledge and Initiate Session, Senin (21/11/2022) sebagaimana dilihat dari YouTube Bappenas RI.
Reindustrialisasi, lanjut Suharso, akan menjadi kunci penting transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, peningkatan share industri pengolahan terhadap produk domestik bruto juga menjadi prioritas.
Rencana induk itu diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan untuk turut andil dalam pengembangan industri digital Indonesia yang mampu mendukung percepatan transformasi digital, dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi.
Diharapkan juga menjadi masukan penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang terkait transformasi digital yang digerakkan industri digital berdaya saing dalam kerangka terwujudnya cita-cita besar Indonesia menjadi negara maju dan kuat di 2045.
Disebutkan bahwa penyusunan rencana induk sebagai upaya bersama memperkuat industri digital sebagai lokomotif transformasi digital sebagai salah satu strategi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Berbagai strategi pencapaian tercantum dalam dokumen ini. Pertama, perlunya meningkatkan kapasitas sisi pasokan industri digital di dalam negeri dengan menyiapkan sistem pendukung pengembangan industri digital, menguatkan inovasi serta research, design and development, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri, dan memberdayakan rantai nilai digital nasional.
Kedua, mengembangkan permintaan industri digital di dalam negeri dengan memperluas produk atau layanan digital di sektor prioritas (publik dan komersil), memberikan kemudahan akses layanan internet untuk segmen tertentu, dan memberikan kemudahan akses atas produk dan perangkat digital untuk segmen tertentu.
Ketiga, meningkatkan kapasitas faktor pemampu (enabler) industri digital di dalam negeri, dengan menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan industri digital, meningkatkan kapasitas talenta digital, dan merancang skema pendanaan yang kreatif dan berkelanjutan
Keempat, mengintegrasikan penerapan digitalisasi secara efektif dan efisien, dengan membangun super platform nasional, dan menugaskan BUMN sebagai operating arm dan lokomotif industri digital dalam negeri.
Strategi dan inisiasi tersebut, diharapkan dapat mengintegrasikan antara pemasok (supplier), permintaan (demand) dan pemampu (enabler) yang ada dalam industri digital di Tanah Air.
Upaya transformasi digital tersebut kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, diyakini telah memiliki potensi peningkatan aktivitas ekonomi digital yang besar.
“Sektor digital diproyeksikan akan terus menjadi kekuatan utama ekonomi global di masa mendatang. Bagi Indonesia, sektor digital diharap mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi nilai aktivitas ekonomi digital mencapai Rp22.513 triliun pada 2045. Ini salah satu yang ingin kita dorong ke depan,” tutur Rudy Soeprihadi di acara IDF 2022 bertajuk Acceleration The Development Of Digital Industry In Indonesia, seperti dikutip dari YouTube, yang diupload Bappenas RI.
Namun diakuinya, kondisi Indonesia saat ini belum menunjukkan adanya kemampuan mandiri dari sisi penyediaan produk dan layanan digital dalam memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang semakin terdiversifikasi.
Karena itu, dalam dokumen rencana induk diantaranya juga termuat rancangan pengembangan kawasan industri (high technology industrial zone) untuk inkubasi industri perangkat digital.
Rencana pembentukan kawasan industri digital disebutkan dalam pembahasan mengenai pengembangan subsektor perangkat digital. Pengembangan subsektor ini diawali dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri melalui kolaborasi alih teknologi dengan pelaku usaha global.
Selanjutnya, hasil kolaborasi tersebut diharapkan akan menghasilkan beberapa pelaku usaha dalam negeri yang memiliki keunggulan kompetitif secara nasional, regional, bahkan global.
Beberapa pilihan inisiatif yang dapat dilaksanakan yakni penyiapan sistem pendukung pada subsektor perangkat digital, penguatan inovasi dan penelitian, peningkatan komponen dalam negeri, dan pemberdayaan rantai nilai digital nasional.
Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi adalah reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah juga bertekad untuk menjalankan hilirisasi sebagai salah satu agenda yang bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Upaya ini telah memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan devisa dari investasi dan ekspor serta penambahan jumlah serapan tenaga kerja.
“Hilirisasi akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sehingga mendorong peningkatan daya saing di pasar global,” tutur Menko Airlangga.
Selain itu, lanjut Menko Airlangga, Pemerintah turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program substitusi impor 35%. Program ini dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadinya pandemi yakni alat kesehatan dan farmasi.
“Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital,” pesan Airlangga.
Tiga Inisiatif
IDF merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas sejak 2017, untuk mewadahi para praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu, bertukar gagasan, serta memberi masukan bagi perbaikan kebijakan.
Pada tahun ini IDF berfokus pada strategi industrialisasi yang diharapkan dapat melengkapi, memperkuat, dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri yang ada sehingga mampu mendorong industri digital sebagai salah satu strategi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Disebutkan ada enam strategi utama transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, sumber daya manusia berdaya saing (sistem kesehatan, pendidikan karakter, perlindungan sosial, riset dan inovasi).
Kedua, produktivitas sektor ekonomi (industrialisasi, produktivitas UMKM, modernisasi pertanian, sektor jasa dan blue economy).
Ketiga, ekonomi hijau (ekonomi rendah karbon, transisi energi, ekonomi sirkular).
Keempat, transformasi digital (sumber daya manusia, infrastruktur digital, pengembangan digital, pemanfaatan digital).
Kelima, integrasi ekonomi domestik (super hub, hub laut, hub udara, pengembangan kawasan ekonomi, domestic value chain, logistic).
Keenam, pengembangan kota baru dan Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan ekonomi serta kesejahteraan antara wilayah.
Acara Puncak IDF 2022 bertema “The 2024 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia’s Economic Transformation” digelar sebagai penutup rangkaian IDF IDEA Series 2022: Inspire, Imagine, dan Innovate yang telah berlangsung sepanjang 2022.
Inspired merupakan rangkaian yang menghimpun sumber inspirasi perumusan kebijakan diantaranya berasal dari praktik terbaik dan kisah sukses yang dapat menjadi contoh serta pembelajaran.
Imagine sebagai rangkaian yang menampung aspirasi masa depan Indonesia, yaitu ide-ide segar dari berbagai lapisan masyarakat terkait arah solusi yang perlu diambil dalam mengatasi tantangan pembangunan dan masih merupakan buah pemikiran yang butuh dimatangkan lebih lanjut untuk memperjelas wujudnya.
Innovate merupakan sesi yang mewadahi diskusi produktif mengenai ide-ide pembangunan yang sudah berbentuk inovasi, di mana terdapat kesiapan terkait program atau pun produk inovasi dengan potensi lebih untuk selanjutnya mengarah pada kooperasi dan kolaborasi untuk proses implementasi. Sedangkan Initiate adalah tahap akhir yang telah berupa rencana aksi dan rencana tindak lanjut Indonesia Development Forum (IDF).
Gelaran IDF 2022 berhasil menghasilkan tiga inisiatif yang merupakan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan juga akademisi.
Pertama, peluncuran rencana induk pengembangan industri digital Indonesia yang merupakan kerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Melalui rencana induk ini, Bappenas mendorong transformasi ekonomi digital, agar Indonesia tak menjadi pasar, melainkan menjadi produsen dari produk ekonomi digital.
Kedua adalah peluncuran peta jalan pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan. Ketiga, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PT Dirgantara Indonesia dengan ITB terkait pusat rancang dan bangun pesawat.
Melalui inisiatif kedua dan tiga ini, Bappenas ingin mendorong industri kedirgantaraan, karena Indonesia secara geografis terdiri dari pulau-pulau yang efektif dijangkau transportasi udara dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi.
Tiga inisiatif itu, kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti, dilakukan untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi High Income Country pada 2045.
“Untuk mencapai Indonesia sebagai negara dengan penghasilan tinggi, lanjut Amalia, tidak bisa dilakukan sendirian. Tetapi semua elemen harus berkolaboratif melakukan kerja sama lintas pemangku kepentingan. Hal ini yang kita lakukan pada acara IDF,” tegasnya di Bali.
Rekomendasi Dari Bawah
Dalam penyelenggaraan IDF 2022 hari kedua, Ngurah Wirawan selaku Direktur Utama Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang atau yang dikenal dengan Grand Batang City, menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah terkait pembangunan industri.
Rekomendasi tersebut mulai dari penyiapan hingga pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengembangan produk, sesuai dengan kebutuhan investor.
“Dua hari saya ada di Bali, ketemu dengan banyak pihak berbagai ide, inisiatif, dan pemikiran. Kami sangat mengapresiasi seluruh stakeholder di sini dan atas dukungan pemerintah sehingga infrastruktur dan kapasitas utilitas yang terpasang di Grand Batang City sudah siap beroperasi di tahun 2024,” tutur Ngurah dalam acara IDF 2022 hari ke-2, sesi Pemerintah Mendengar, pada 22 November 2022.
Namun disisi lain, terdapat hal yang dikhawatirkannya, yaitu tetkait kapasitas tenaga kerja yang akan masuk dan ikut mewarnai kegiatan industri yang ada di Grand Batang City. Sebab SDM ini sebelumnya bekerja di kebun karet milik PT. Perkebunan Nusantara IX. Melihat latar belakang itu, ia menilai para tenaga kerja ini juga membutuhkan transformasi keterampilan dari kegiatan usaha pertanian atau perkebunan menjadi sebuah kegiatan industri.
Karena itu, ia merekomendasikan kepada pemerintah agar menindaklanjuti temuannya itu dengan upaya peningkatan kualitas SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan investor.
“Kami memohon kepada pemerintah untuk mendeteksi sejak awal dan merancang sebuah program yang memungkinkan sumber-sumber tenaga kerja di wilayah Jawa Tengah bisa match dengan teknologi maju yang akan masuk ke Grand Batang City. Apalagi tahap kedua untuk 1000 hektar selanjutnya sudah mengantri beberapa PMA industri electric vehicle dari Taiwan, China, dan Jerman,” pintanya.
PMA tersebut, terangnya, adalah industri masa depan yang sedang menunggu antrian untuk bisa masuk ke Grand Batang City. Ini semua membutuhkan rantai pasok yang tidak bisa mengandalkan jaringan industri milik mereka saja. Namun membutuhkan partisipasi anak-anak muda Indonesia, para startup untuk bisa benar-benar “nyambut gawe” dalam waktu 23 tahun ke depan menyambut 2045 di mana Indonesia sudah menjadi negara yang sangat maju.
Selain dari KIT Batang, dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hasanuddin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah terkait pembangunan industri.
Rekomendasi tersebut mulai dari pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.
Merespons rekomendasi tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan.
“Kami mengapresiasi tindak lanjut yang dilakukan Kawasan Industri Terpadu Batang, yang bekerja sama dengan pusat dan daerah, menyediakan SDM yang diperlukan, dan upaya mengundang para investor di Kawasan Industri Terpadu Batang,” tutur Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga turut menekankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku industri untuk dapat mendorong tindak lanjut rencana dan rekomendasi dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih baik melalui kontribusi ide maupun eksekusi bersama.
Abdullah Karim Siregar
