Bogor,PUBLIKASI-Pemerintah Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hari ini Senin 12/04/2021 menggelar dan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dikantor desa dalam rangka penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2021.
Pelaksanaan Musdes RKPDesa mendasar pada Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dan musdes RKPDesa bertujuan untuk menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan arah pembangunan Desa Wanaherang di wilayah Kecamatan Gunung Putri untuk tahun anggaran 2021 yang akan datang.
Pada pelaksanaan Musdes tersebut diawali dengan pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi gagasan dan usulan dusun yang tertuang dalam RPJM menjadi acuan penyusunan RKP-Desa Tahun 2021.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Desa Wanaherang Heri Sadewo SH, Ketua BPD Desa Wanaherang beserta Anggota, Kasi Pemerintahan dan Pendamping Desa, Babinsa, Perangkat Desa, LPM, Ketua PKK, Ketua RT dan RW
Musdes dilaksanakan sesuai dengan protokoler kesehatan dan juga Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan sabun.
Kepala Desa Wanaherang Heri Sadewo SH mengatakan dalam sambutanya,”dengan adanya program digitalisasi ini saya perlu adanya komputer untuk kinerja staf desa agar lebih memudahkan dalam pelayanan bagi masyarakat, dimana desa Wanaherang ini akan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu agar lebih memudahkan masyarakat dalam pembuatan apa pun,”ucapnya.
Saya minta keterbukaan dalam memajukan desa Wanaherang ini,mari kita lihat kedepan dan jangan melihat kebelakang lagi. Semua ini untuk kemajuan desa kita dan saya meminta kepada perangkat desa dari tingkat Kadus,RW dan RT agar bersinergi supaya kedepannya program untuk masyarakat bisa dijalankan bersama,”paparnya.
Sementara ketua BPD dengan sambutannya mengatakan,”bicara dana desa kita perlu evaluasi sejauh mana dana desa ini yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa itu bisa kita rasakan, kedua bagaimana dampaknya dengan adanya dana desa ini kemudian perlukah dana desa diteruskan, tentu ini sebagai pertanyaan dan pada hari ini kita bahas.
Dengan adanya Bimtek BPD yang dilaksanakan oleh saya kemarin, saya di gembleng ternyata tugas BPD itu berat, jangan sampai Kepala Desanya ini terjerat karena didalam BPD juga ada badan pengawas. Sebelum Kepala Desa BPD nya dulu dan sejauh mana peranan BPD dalam pengawasan dana desa tersebut,kalau begini tugas BPD sangat berat,”ucapnya
Sekarang saya minta semua BPD dirangkul bagaimana mengawal dana desa kedepannya, berbicara musyawarah antar BPD pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD tentang hal hal yang bersifat strategis seperti musdes ini,”pungkasnya.
Kedepannya banyak PR untuk para perangkat desa untuk lebih bersinergi dari tingkat Rt sampai kadus”tukasnya lagi. (Ipul)
