Merauke, PUBLIKASI – Puluhan Panitia Pendukung SDM VI cabor yang di koordinir oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Merauke datangi kantor DISPORA guna mempertanyakan hak mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan kerjanya. Hal ini karena nilai nominalnya yang menurut mereka kecil sekali dibandingkan relawan dan panitia lain, jika di bandingkan dengan beban kerja yang mereka lakukan, Senin, 15 /11/2021.
Salah seorang panitia Royke AS ketika ditemui media Publikasi mengatakan dirinya dan teman-teman merasa bahwa apa yang diterima tidak sesuai dengan kerjanya, disamping itu dari awal bidang pertandingan tidak transparan mengenai nominal yang nantinya didapat.
“Memang kami rasa ada yang menganjal, dari bidang pertandingan tidak transparan sejak awal, tentang besaran yang nantinya kami dapat, kalau kami tahu besarannya kayak ini, kami lebih baik menjadi relawan saja, hal ini karena dari awal bidang pertandingan tidak transparan, berikutnya ketika kami pertanyakan SK kami dari bidang berdalih masih di sana dan sini hingga usai baru kami tahu bahwa SK kami di tanda tangani Bupati Merauke per tanggal 5 Juli 2021” Ujar Royke.
Hal senada juga di katakan salah seorang panitia pendukung SDM VI cabor Ina mengatakan bahwa dari awal tidak ada keterbukaan terkait honor yang akan di terima, hanya dari awal di katakan akan di bayarkan sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan.
“Memang jujur kami kurang puas dengan hasil yang kami terima, karena kami kerja itu khusus seperti saya yang di cabor sepak bola itu kerja mulai jam 4.30 WIT sampai jam 22.00 WIT dan upah yang kami terima senilai Rp 2.400.000 hal ini sangat tidak sesuai dengan waktu dan kerja kami.” Ujar Ina.
Ina juga menambahkan bahwa sebagai ibu rumah tangga dengan terlibat di PON ini, dirinya bisa membantu perekonomian keluarga, juga dirinya menyayangkan bahwa SK yang ditanda tangani Bupati Merauke sejak 5 Juli 2021, baru mereka di perlihatkan setelah adanya pembayaran honor bagi para panitia pendukung SDM VI cabor.
“Saya ini ibu rumah tangga dengan terlibat di PON ini saya sangat berharap dapat membantu perekonomian keluarga, kalau dari awal saya tahu honornya segitu tentu saya tidak mau, mending saya di rumah mengurus keluarga saya, harusnya bidang pertandingan dari awal memberitahu besaran honor kami, namun ini tidak dilakukan hanya dikatakan kerja saja honornya sesuai dengan kerja keras kalian semua, namun hasilnya berkata lain hal ini yang sangat kami sayangkan, lalu kami juga merasa ada keganjilan contoh ketika kami kerja, kami sendiri tidak pernah di kasih SK, nanti setelah terima honor baru kami di tunjukkan SK tersebut, pada saat mau dan kegiatan PON berlangsung setiap kami tanyakan jawabannya masih disana dan disitu . Kami juga telah melaksanakan tugas kami 10 hari sebelum pertandingan di mulai, berikutnya jika SK itu menjadi Rujukan pembayaran honor kami maka harusnya 4 bulan yang di bayarkan kepada kami.” Ujar Ina sembari menetaskan air mata.
Ina berharap agar nantinya ada solusi dari Bupati Merauke selaku pimpinan daerah dan juga selaku ketua umum Subda PON clauster Merauke agar dirinya dan teman-temannya mendapatkan upah sesuai dengan jerih payah yang telah mereka keluarkan.
“Saya sangat berharap agar Bupati Merauke yang berhati baik dan sangat memahami kondisi masyarakat kecil seperti kami ini, harapan saya kiranya beliau dapat membantu sehingga saya dan teman-teman sepakat menemui beliau nanti untuk mempertanyakan honor kami yang sangat tidak cocok dengan SK yang di terbitkan dan yang beliau tanda tangani, semoga dengan ketemu beliau nantinya kami bisa menyampaikan unek-unek kami agar dapat dibayarkan sesuai dengan SK yang beliau terbitkan bagi kami. ” Tutupnya.
Sementara ketua bidang pertandingan Daniel J taraneno, mengatakan bahwa ketidakpuasan ini terkait nilai honor bagi teman-teman ini yang dinilai sangat kecil dan jauh dibandingkan relawan, dan pihaknya pada prinsipnya patuh administrasi keuangan dan proses pembayaran telah di lakukan untuk 1 bulan senilai Rp2,400.000 dan memang sangat kecil, dan nantinya juga bidang pertandingan akan lakukan penambahan dengan nilai yang sama dari test ivent, dan sementara berproses.
“Ketidakpuasan ini muncul dari nilai yang diterima teman-teman ini kecil di bandingkan relawan memang sangat kecil, dan untungnya ada kewenangan kami di daerah itu bisa mengubah DPA, sehingga kami menambahkan Rp2,400.000 lagi untuk test ivent dan saat ini sudah selesai dari bagian hukum dan sudah ditanda tangani dan tinggal menunggu kedatangan pimpinan untuk penandatangan pemindahan buku.” Ungkap Daniel taraneno.
Terkait SK yang di terbitkan oleh bupati sejak 5 Juli 2021 sebagai pelengkap konsoderan untuk pembayaran, dan dibayarkan sesuai DPA bidang pertandingan, Dan DPA ini sesuai dengan DPA dari provinsi.
“Memang SK di terbitkan sejak 5 Juli 2021 namun dalam DPA kami hanya bisa dibayarkan untuk 1 bulan lebih dengan nilai Rp2.400.000 dan ini sangat kecil di bandingkan relawan, sehingga kami juga mengupayakan dari kegiatan lain agar ada tambahan bagi mereka yakni kegiatan test event dengan jumlah nilai yang sama yakni Rp2.400.000.” Ujar Daniel taraneno.
“Namun dari penjelasan kami teman teman panitia pendukung SDM ini kurang puas dan rencananya akan bertemu dengan pak bupati, namun saat ini beliau blm ada ditempat, ya menurut saya silakan saja nantinya kebijakan beliau seperti apa yang jelas apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran dan juga mengaju pada DPA Bidang pertandingan Subda PON dan ini merupakan produk PB PON.” Tutupnya. G. H
