Jakarta, PUBLIKASI – Pengadaan tanah Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara ditargetkan rampung pada 27 Juli 2023. Akan tetapi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto berkomitmen akan menyelesaikan target tersebut pada akhir Juni 2023. Hal ini ia sampaikan secara daring dalam rapat bersama sejumlah menteri pada Minggu (11/06/2023).
“Kami ingin menyampaikan progres pengadaan tanah, Pak Menko. Ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket sudah selesai dan 6 paket masih dalam proses kita selesaikan. Keenam hal tersebut kita targetkan akan selesai akhir Juni ini, Pak Menko,” terang Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat yang mengangkat tema Percepatan Penyediaan Tanah di Otorita Ibu Kota Nusantara.
Adapun 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN; Dermaga Logistik; Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi; Bendungan Sepaku Semoi Tahap I; Intake Sungai Sepaku Tahap I; Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II; Infrastruktur IKN Tahap I; SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP; Bypass Shortcut Pasar Sepaku; Bendungan Sepaku Semoi Tahap II; Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek; dan Jalan Tol Akses Menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).
Dalam rapat ini Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan progres pengukuran kadastral sampai penerbitan Hak Pengelolaan (HPL). “Kami sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan saat ini sedang dilakukan pemasangan tanda batas di IKN oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk perizinan pemetaan dengan _drone_ akan keluar dalam minggu ini dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber dan Kementerian Perhubungan. Untuk pengukuran juga sedang dilaksanakan. Sedangkan, penyelesaian penerbitan HPL targetnya 27 Juli 2023,” paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Maves), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemimpin rapat menegaskan, waktu yang tersisa dari target penyelesaian penyediaan tanah tidaklah banyak. Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bekerja semaksimal mungkin. “Kita berpacu dengan waktu, kalau bisa kerjakan sendiri semua, waktunya sudah mepet ini,” imbau Menko Maves.
Turut mengikuti rapat daring ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; Pemerintah Daerah Kalimantan Timur; Kepala Lanud Dhomber; beberapa jajaran Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur; serta beberapa jajaran Kantor Pertanahan Balikpapan. *(Red)
