Karimun, PUBLIKASI – Setelah sukses dilaksanakan pada Juni 2022 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menginisiasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
Rencananya, kegiatan tersebut akan berlangsung pada pertengahan tahun ini di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni pun kemudian hadir di Kabupaten Karimun untuk mematangkan perencanaan GTRA Summit 2023.
Kepulauan Riau diusulkan sebagai tuan rumah pelaksanaan GTRA Summit 2023 selaras dengan salah satu isu yang akan dibahas, yakni pemberian kepastian hukum kepada masyarakat yang hidup di atas laut. “Ada tema-tema yang akan kita bincangkan, salah satunya kita ingin memberikan sertipikat kepada masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Ini satu tema yang meneruskan ide yang kita rumuskan di GTRA Summit Wakatobi,” ucap Raja Juli Antoni dalam rapat persiapan GTRA Summit 2023, di Kabupaten Karimun, pada Rabu (08/02/2023).
Lahirnya GTRA Summit itu sendiri merupakan upaya Kementerian ATR/BPN untuk memberikan keadilan berupa hak atas tanah terhadap tiap lapisan masyarakat melalui program Reforma Agraria. Dengan forum yang melibatkan masyarakat dan berbagai kementerian/lembaga, GTRA Summit dijalankan guna mencari solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini terkait dengan pemberian hak atas tanah.
“GTRA Summit ini merupakan suatu forum yang diselenggarakan baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna menyelesaikan konflik pertanahan di negeri ini. GTRA itu salah satu fungsinya adalah melakukan komunikasi, dialog, negosiasi, merumuskan kebijakan, yang pada akhirnya kebijakan pemerintah itu bermanfaat bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Raja Juli Antoni.
Lebih lanjut, ia mengatakan, forum GTRA Summit ini diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral setiap kementerian/lembaga yang dinilai menjadi hambatan dalam melegalisasi aset masyarakat. “Sengkarut masalah ini harus kita selesaikan sehingga GTRA ini berfungsi untuk menata kembali tentang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Pada rapat persiapan GTRA Summit 2023 ini, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengungkapkan harapannya, yakni dapat terciptanya solusi atas masalah pertanahan para nelayan yang sudah puluhan tahun hidup di perairan Kepulauan Riau. “Jadi ini akan kita fokuskan ke masyarakat nelayan yang ada di pesisir dan di atas laut, yang memang hadir di Kepulauan Riau ini sebelum kami-kami ini lahir, tapi sampai hari ini belum mendapatkan kepastian hukum,” sebut Ansar Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karimun, Aunur Rafiq menjelaskan soal kesiapan Karimun menjadi tuan rumah dari GTRA Summit 2023. Ia juga membawa Wamen ATR/Waka BPN beserta jajaran berkeliling untuk menunjukkan bagaimana kondisi infrastruktur yang ada di Karimun.
Rapat persiapan GTRA Summit 2023 ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Junaidi S. Hutasoit. Dalam kegiatan ini juga diserahkan 220 sertipikat tanah milik pemerintah, wakaf, dan yayasan keagamaan, yang diserahkan kepada 7 orang perwakilan secara langsung. Selain itu dilakukan pula penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau terkait Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, dan Proyek Strategis Nasional. (Red)
