Jakarta, PUBLIKASI – Presiden Joko Widodo meminta agar para bupati tak tergesa-gesa membuka semua fasilitas publik. Ia mengingatkan bahwa penularan Covid-19 masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pembukaan fasilitas publik mestinya dilakukan per sektor.
“Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau buka pasar Covid-nya naik, hati-hati, setop dulu, per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa semua buka,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jumat (26/3).
Jokowi mengatakan, penanganan Covid-19 berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten, kota, provinsi, ataupun ekonomi nasional. Hal ini ia akui tidak mudah.
Oleh karena itu, kata Kepala Negara, jika pelonggaran suatu sektor ternyata menyebabkan kenaikan kasus kasus virus korona, Jokowi meminta agar pengetatan kembali dilakukan.
“Enggak mudah. Begitu dilonggarkan di sebuah sektor, kita kadang-kadang ngintip terus, ini Covid-nya naik enggak, begitu naik, setop,” ujar Jokowi.
Selain sektor perdagangan di pasar, Jokowi juga meminta pemerintah daerah memperhatikan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Ia ingin para bupati terus memantau detail perkembangan kasus Covid-19 seiring dengan berjalannya kebijakan tersebut.
Jika kebijakan itu ternyata menyebabkan kenaikan kasus virus korona, Jokowi meminta agar pelaksanaannya dihentikan.
“Kalau enggak, Covid-nya enggak dapat, naik terus, ekonominya juga enggak dapat, turun terus. Hati-hati karena ini berhubungan,” katanya.
Jokowi meminta para bupati tidak lengah sedikit pun dalam menangani pandemi. Ia ingin agar testing, tracing, dan treatment terus digalakkan. Ia juga meminta supaya daerah-daerah yang berada di zona merah atau zona oranye Covid-19 terus menekan angka penularan virus korona sehingga bisa masuk ke zona hijau atau bebas Covid-19.
Meski tidak mudah, Jokowi menyebutkan, penanganan pandemi harus seimbang antara sektor kesehatan dan ekonomi.
“Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci, tetapi sekali lagi, gas dan remnya ini harus diatur,” katanya.
Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai negara. Namun, vaksin tersebut datang secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Diperkirakan, vaksin akan tiba di Tanah Air dalam jumlah besar pada pertengahan tahun ini.
“Ini awal-awal ini baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60 juta, 70 juta (dosis),” terang Jokowi.
Ia mengatakan, 426 juta dosis vaksin itu diperuntukkan bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa. Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karenanya, kata Jokowi, vaksinasi dilakukan secara bertahap.
Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, penyuntikan vaksin sudah mulai menyasar ke petugas pelayan publik dan kelompok lanjut usia.
Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk tempat-tempat yang interaksi masyarakat dan mobilitasnya tinggi. Sebab, di tempat tersebut, potensi penularan virus korona cenderung lebih tinggi.
“Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antar orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan,” ujar Jokowi.O-han
