Isu Reshuffle Kabinet Kembali saat Pergantian Tahun Menjelang

Jakarta, PUBLIKASI – Isu rombak atau reshuffle kabinet kembali menguat usai ditangkap tangannya dua menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada yang menerka, reshuffle akan dilakukan Rabu Pon yakni 23 Desember.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) empat kali merombak kabinetnya di periode pertama, setiap Rabu Pon atau Rabu Pahing.
“Sesuai konstitusi, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Prerogatif presiden yang tidak bisa dicampuri siapa pun. Kalau ternyata ada Rabu Pon atau Rabu Pahing di bulan Desember (2020), berarti pas,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).
PPP memandang reshuffle kabinet Jokowi merupakan suatu kebutuhan. PPP berharap Jokowi bersama kabinet bisa langsung nyetel tahun 2021.
“Kalau melihat situasi terkini, reshuffle merupakan kebutuhan. Paling tidak sebelum 2020 berakhir semua pos kementerian sudah terisi sehingga tahun 2021 bisa langsung nyetel lagi dengan program-program untuk menerjemahkan visi-misi presiden,” kata Baidowi.
“Apakah hari Rabu Pon atau Pahing? Kita tunggu saja. Memang dalam kalender Jawa hari Rabu itu baik,” sambung Baidowi.
Partai koalisi lainnya, PKB menilai ada kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle pada Rabu Pon, 23 Desember 2020.
“Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan.
Jazilul mengatakan ada 2 tanggal yang dianggap bagus menurut penanggalan kalender Jawa. Pertama, 23 Desember hari Rabu Pon. Kemudian, 30 Desember hari Rabu Kliwon.
“Kalau bulan ini, tanggal 23 Desember jatuhnya Rabu Pon neptunya 14 Lakuning Rembulan atau berikutnya 30 Desember Rabu Kliwon, neptunya 15 Lakuning Srengenge (Matahari). Semua sama bagusnya,” jelasnya.
PKB menilai Rabu Pon adalah hari yang bagus serta lebih tenang. Namun, PKB menegaskan keputusan melakukan reshuffle adalah hak Jokowi.
Sementara itu Partai NasDem pun senada dengan PKB soal kemungkinan reshuffle pada Rabu Pon. NasDem pun mengamati Presiden Jokowi beberapa kali melakukan reshuffle di hari dan tanggal tertentu.
“Kalau Rabu Pon (Presiden Jokowi suka melakukan reshuffle), saya katakan mungkin itu kebetulan belaka ya, tapi mungkin saja. Kan namanya sebuah kemungkinan selalu mungkin saja terjadi kan. Kebetulan yang berulang kan selalu ada kan,” kata Ketua DPP NasDem Saan Mustopa kepada wartawan.
“Kalau misalnya ada kebiasaan Pak Jokowi melakukan reshuffle selalu dengan hari-hari tertentu (Rabu Pon dan Rabu Pahing), ya dalam kalender Jawa, ya saya bisa melihatnya mungkin saja itu sebuah kebetulan kan, sebuah kebetulan,” tambah dia.
Soal isu ini, partai nonkoalisi juga angkat bicara, seperti PKS dan Partai Demokrat. Mereka mendesak reshuffle kabinet segera terwujud.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan, baginya yang terpenting adalah Presiden Jokowi memilih menteri yang profesional dan tak korupsi. Untuk kapan waktunya, PKS menyerahkan kepada Presiden Jokowi.
“Monggo (silakan) Pak Jokowi lakukan apa yang baik. Rabu Pon atau Rabu Pahing atau hari Jumat sebagai rajanya hari. Tapi pilihlah yang profesional dan tidak korupsi,” kata Mardani kepada wartawan.
“Semua ada kemungkinannya (reshuffle Rabu Pon atau Rabu Pahing). Yang pasti pilih yang tidak korupsi,” imbuh Mardani.
Begitu juga dengan Partai Demokrat yang mendesak agar reshuffle dilakukan secepat mungkin. Demokrat menilai tak ada pilihan lain bagi Presiden Jokowi selain merombak kabinet.
“Tak ada pilihan lain, reshuffle harus segera dilakukan. Lebih cepat lebih baik agar jalannya pemerintahan tidak pincang. Segeralah. Soal siapa orangnya, terserah Presiden Jokowi karena itu memang kewenangannya,” kata Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Panjaitan.
Selain itu, soal Presiden Jokowi beberapa kali memilih Rabu Pon dan Rabu Pahing sebagai hari untuk menjalankan reshuffle kabinet, Hinca menyebut Presiden Jokowi tak perlu menunggu lebih lama lagi untuk melakukan reshuffle. Apalagi, tambah dia, saat ini kondisi pandemi COVID-19.
“Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ini sudah keharusan, bahkan darurat. Kita dalam posisi darurat pandemi COVID-19. Kemensos itu kementerian terdepan urusan sosial. Sekarang pincang total. Masih nunggu apa lagi? Besok pagi lebih tepat. Sekali lagi kita sudah dan sedang darurat pandemi COVID-19,” tutur Hinca.
Pengamat politik juga mendorong reshuffle segera dilakukan. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyerahkan ‘jatah’ pos Menteri KP dan Mensos kepada kepada partai lain. Kursi Menteri KP tetap milik Gerindra, Mensos tetap di genggaman PDIP.
“Sekali lagi ya, hemat saya, Pak Jokowi ya menunggu nama dari Prabowo dan Ibu Mega, begitu. Jadi bolanya cepat atau lambat bukan di Pak Jokowi, tapi di Pak Prabowo dan Ibu Mega,” ujar Qodari kepada wartawan, kemarin sore.
Qodari juga menyoroti kedekatan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara dengan pimpinan partai masing-masing. Ia menilai kedua menteri yang menjadi tersangka korupsi itu memiliki kedekatan dan sejarah tersendiri, sehingga membuat kedua partai sulit menentukan pengganti menteri.
“Edhy Prabowo punya sejarah yang panjang dengan Prabowo Subianto, dan Juliari Batubara punya sejarah yang panjang dengan Megawati Soekarnoputri. Jadi saya melihat cukup terguncang juga secara emosional, dan karena itu agak waswas untuk mencari penggantinya,” jelas Qodari.
Menurut Qodari, pertimbangan dalam aspek kepercayaan atau trust menjadi salah satu penghambat dalam proses reshuffle kali ini. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan reshuffle.
“Pertimbangannya bukan cuma soal teknis, tapi juga soal trust, ya. Itu saya kira kuncinya soal trust. Nah, itu yang bisa menjadi variabel panjang atau pendek, lama atau sebentar,” ucapnya.
Terakhir, pengamat politik dari lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio menyarankan reshuffle dilakukan sesegera mungkin.
“Tanggalnya terserah. Mau 23, mau 30, bebas saja gitu, karena itu kebutuhan. Lebih baik dilaksanakan segera daripada nanti terlambat dan legasi yang diharapkan Pak Jokowi tidak terjadi,” ujar pengamat politik dari lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).
Hendri menilai pelaksanaan reshuffle kabinet tidak akan membuat gaduh. Sebab, sambung Hendri , semua pihak sudah paham bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Tanggal berapa pun Pak Jokowi reshuffle, nggak akan bikin gaduh. Kenapa? Karena semua orang sudah paham itu hak prerogatif presiden. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia saja. Nggak perlu ada menteri ditangkap KPK pun, kalau dia (presiden) mau reshuffle, ya reshuffle saja,” jelas Hendri.
Hendri berpandangan, sekalipun timbul kegaduhan akibat reshuffle kabinet, kegaduhan hanya akan terjadi di lingkup elite politik saja. Menurutnya, kegaduhan hanya akan berlangsung dalam skala kecil.
“Dan kegaduhan nggak akan terjadilah. Kegaduhan pun adanya hanya di, kalaupun ada, itu paling hitungan ‘menit’. Dan itu hanya sebatas elite politik saja. Tapi rakyat pasti akan menerima dan banyak, politik sudah paham kok bahwa reshuffle itu kebutuhan. Jadi, kalau memang presiden butuh, laksanakan saja,” ucapnya.
“Lagi pula yang gaduh itu kan kepentingannya cuma politik. Dia nggak ada kepentingan untuk tujuan akhir pembangunan tuh nggak ada. Gaduh saja cuma buat gangguin presiden,” sambung Hendri. (Red)