Pringsewu, PUBLIKASI – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pringsewu, Lampung, menerima kunjungan kerja tujuh anggota DPRD Bengkulu Selatan, Minggu (28/1/2020).
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Holman S.E, tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Tri Kadarmanto, AKS. Tri Kadarmanto didampingi oleh Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Hartadi,S.Sos , Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Agus Purnomo, S.IP., MM serta Bambang Hermanto selaku Korkab PKH Kabupaten Pringsewu.
Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang Kepala Dinas Sosial Kabupaten tersebut, Ketua Komisi III Holman S.E. menyampaikan maksud kedatangan rombongannya, yakni untuk menggali informasi seputar tata kelola data terpadu kesejahteraan sosial, Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai yang diterapkan di Kabupaten Pringsewu.
“Pandemi covid menyibak permasalahan pengelolaan bantuan sosial di wilayah kami, kejadian penyaluran bantuan tidak tepat sasaran kerap kali menjadi polemik di masyarakat”, ungkap Holman.
Menjawab pertanyaan tersebut, Tri Kadarmanto menjelaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Sosial telah beberapa kali melakukan pemutakhiran data kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS, sejak Tahun 2017, melalui aplikasi SIKS NG.
DTKS, lanjutnya, berisi data warga dengan status 40% sosial ekonomi terendah. Data ini merupakan sumber data penerima bantuan, jaminan dan perlindungan sosial dari pemerintah, misalnya PKH, program sembako, KIS, PIP, Subsidi listrik dan lain sebagainya.
Upaya yang dilakukan tersebut, menempatkan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu di urutan ke-58 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia perihal keaktifan pemutakhiran data kemiskinan.
Menurutnya, kegiatan pemutakhiran data kemiskinan secara rutin akan meningkatkan validitas data DTKS, sehingga bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah semakin tepat sasaran dan tepat manfaat.
Di Akhir diskusi, ketua rombongan mengucapkan terimakasih dan informasi yang diperoleh akan dijadikan salah satu referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi di Kabupaten Bengkulu Selatan perihal tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Ns)
