Jakarta, PUBLIKASI – Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau yang dikenal dengan GTRA Summit 2022 akan digelar di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mulai dari 8 s.d 10 Juni 2022. Kegiatan yang mengusung tema Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan Melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan, akan dimulai dengan welcoming dinner dengan tema “Sambung Rasa GTRA Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat di Taman Budaya, Wakatobi pada Rabu (08/06/2022).
“Pada welcoming dinnerini nanti akan ada sambutan selamat datang dari Bupati Wakatobi, Bapak Haliana dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi sebagai tuan rumah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Sofyan A. Djalil selaku Ketua Tim GTRA Pusat,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati di Jakarta pada Senin (06/06/2022).
GTRA Summit 2022 merupakan forum kolaborasi lintas sektor yang akan mengonsolidasikan isu pemulihan ekonomi khususnya melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pesisir, pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
“Oleh sebab itu, nantinya kita akan mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional dengan topik Menyongsong Presidensi G20: Kolaborasi Lintas Sektor Melalui Reforma Agraria untuk Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19_,” lanjut Yulia Jaya Nirmawati.
Di hari kedua, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan membuka secara resmi pertemuan puncak GTRA Summit 2022 di Marina Togo Mowundu Wakatobi pada Kamis (09/06/2022). Pada saat yang sama, akan dilangsungkan penyerahan 11 (sebelas) sertipikat tanah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) oleh Kepala Negara.
“Sertipikat akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memiliki kewenangan dalam menjaga pulau-pulau tersebut,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.
Yulia Jaya Nirmawati lebih lanjut menerangkan bahwa pemberian sertipikat tanah kepada PPKT merupakan upaya dari pemerintah dalam melakukan penataan aset di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan PPKT. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan pulau terdepan sebagai beranda Indonesia, bukan lagi sekadar halaman belakang.
“Dengan adanya legalitas di pulau tersebut maka akan menimbulkan aktivitas okupasi secara efektif terhadap pulau-pulau tersebut. Artinya bukan hanya pendudukan fisik yang ada di pulau tersebut, tetapi juga ada tindakan administratif,” tuturnya.
Adapun 11 beranda Indonesia yang sertipikatnya diserahkan pada GTRA Summit 2022 oleh Presiden Joko Widodo di antaranya Pulau Karang Unarang di Nunukan, Kalimantan Utara; Pulau Sekel di Trenggalek, Jawa Timur; Pulau Benggala di Aceh besar, Aceh; Pulau Asutubun di Tanimbar, Maluku; Pulau Kisar di Maluku Barat Daya, Maluku; Pulau Liran di Maluku Barat Daya, Maluku; Pulau Kawaluso di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; Pulau Marore di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; Pulau Batu Bawaikang di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; Pulau Bras di Kabupaten Supiori, Papua; dan Pulau Putri di Batam, Kepulauan Riau.
Selain penyerahan sertipikat PPKT, Presiden Joko Widodo juga akan menyerahkan sertipikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi sejumlah 525 sertipikat, termasuk bagi masyarakat yang bermukim di atas air atau di daerah pesisir. Sertipikat akan diserahkan secara langsung secara _door to door_ yang berada di Kampung Mola.
“Usai menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_, Bapak Presiden Joko Widodo akan melanjutkan agenda lain yang tentunya sudah sangat ditunggu oleh masyarakat setempat,” ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
Masih di hari yang sama, akan ada _keynote speech_ dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri KKP, Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Masing-masing menteri nantinya akan membawakan topik yang menarik, tentunya untuk mewujudkan tema besar dari GTRA Summit 2022 ini,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.
Dalam forum GTRA Summit 2022 akan mengangkat beberapa isu terkait dengan tema yang telah diusung. Isu tersebut di antaranya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha; Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil.
“Maka dalam kegiatan ini akan diadakan rapat koordinasi lintas sektor yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga untuk mencari apa saja hambatan, upaya, serta solusi untuk melancarkan pelaksanaan Reforma Agraria yang merata di seluruh Indonesia sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tambah Yulia Jaya Nirmawati.
Sebagai penutup dari seluruh kegiatan, akan dilakukan pembacaan Deklarasi Wakatobi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Deklarasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berkolaborasi serta sinkronisasi dalam mewujudkan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan Melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Rung, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional, dan akan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. (*/Red)
