Gerindra Bicara Isu Trenggono Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan

Jakarta, PUBLIKASI – Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma’ruf Amin menguat seiring pergantian tahun dan lowongnya 2 kursi menteri. Ada isu Sakti Wahyu Trenggono, yang kini menjabat Wamenhan, bakal menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Gerindra menanggapi isu ini.
Waketum Gerindra Habiburokhman menegaskan reshuffle adalah hak Presiden Jokowi. Gerindra tak mau berspekulasi, termasuk isu Trenggono jadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) menggantikan Edhy Prabowo.
“Kembali lagi itu soal hak prerogatif Pak Jokowi selaku presiden. Apakah akan mengangkat orang Gerindra atau bukan kita jangan intervensi. Kami nggak mau juga berspekulasi apakah Pak Trenggono atau orang lain di KKP ” kata Habiburokhman, Senin (21/12).
Anggota Komisi III DPR ini yakin Jokowi mempertimbangkan banyak hal sebelum menunjuk menteri baru. Habiburokhman mengingatkan kerja berat dari Menteri KKP yang baru.
“Soal siapa di kementerian apa pasti pertimbangannya banyak, terutama soal kapabilitas. Waktu kerja Menteri KP baru praktis hanya sekitar 3,5 tahun lagi sementara beban kerja pasti berat,” imbuh dia.
Sementara juru bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan rapat antara Presiden dan Wapres membahas situasi terkini, bisa jadi soal reshuffle. “Ya kan banyak isu terkait pergantian menteri dan segala macam, saya nggak tahu, karena nggak ada penjelasan,” kata Masduki, Senin (21/2).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, waktu pelaksanaan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju belum dapat dipastikan. Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Joko Widodo.
“Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu,” kata Ngabalin, Senin (21/12).
Ngabalin memahami bahwa isu reshuffle berkembang di publik pasca dua menteri Jokowi, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia pun tak menyoal jika publik membuat prediksi-prediksi.
Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa penunjukkan ataupun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, pengumuman terkait pengganti kedua menteri itu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden. “Jadi tidak bisa ada orang yang bisa memprediksi apakah sebelum 2021 atau setelah akhir tahun dan lain-lain, tidak bisa,” ujarnya.
Ngabalin pun mengaku belum bisa memastikan sosok pengganti Edhy maupun Juliari. Menurut dia, kursi tersebut bisa diisi oleh kalangan partai politik maupun non partai.
Saat ditanya tentang kemungkinan digantinya sejumlah menteri yang masih menjabat, Ngabalin juga enggan menjawab. Justru, ia meminta publik bersikap arif dan bijaksana dengan tidak membuat asumsi tentang para menteri yang mungkin akan diganti. (Red)