Jakarta, PUBLIKASI – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, menilai pesatnya perkembangan digitalisasi lebih dari satu dekade terakhir menjadi “game changer” akselerasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan Indonesia bisa mencapai cita-cita menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang setara dengan negara maju di 2045.
Karena itu, era digitalisasi harus menjadi bagian dari strategi utama pembangunan ekonomi. Namun untuk bisa memastikan digitalisasi bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia harus ada konektivitas. Konektivitas yang dimaksud lebih pada optimalisasi program pembangunan infrastruktur–hard infrastruktur–telekomunikasi dan informasi.
Mulai dari Base Transceiver Station (BTS), jaringan serat optik Palapa Ring, dan pengoperasian Satelite Republik Indonesia (SATRIA)-1. Termasuk meratanya akses dan harga dari layanan internet cepat (broadband) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.
Hard infrastruktur itu untuk menopang kebutuhan masyarakat Indonesia yang cakupannya sangat luas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konektivitas yang merata juga mutlak diperlukan. Tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar lain, tetapi setiap daerah, pulau hingga desa. Termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ketika akses kecepatan internetnya bagus dan setara di setiap tempat di seluruh wilayah Indonesia, maka akan sangat bermanfaat besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Eko Listiyanto kepada Abdullah Karim S dari koranpublikasi.com, Jumat (8/12/2023).
Namun lanjutnya, ketersediaan konektivitas internet dan akses merata di setiap wilayah tentu harus didukung kementerian/lembaga yang terkait dengan upaya pencapaian PDB setara dengan negara maju di 2045. Tak terkecuali pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota serta pihak swasta.
“Untuk sektor logistik, tidak cukup hanya dengan konektivitas semata, tetapi harus dibarengi dengan infrastruktur pengiriman yang juga cepat. Ini perlu dukungan kementerian atau lembaga lain,” jelas Eko Listiyanto.
Misalnya terkait peningkatan konektivitas jalan nasional berupa preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, penataan jalan nasional di kawasan perkotaan, kabupaten/kota hingga desa. Begitu juga dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
“Dengan keterlibatan banyak pihak, konektivitas akan maksimal mendorong transformasi digital di berbagai sektor yang salah satunya ekonomi digital,” tegasnya.
Tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah melalui kementerian terkait guna memastikan masyarakatnya adaptif dengan dunia digital. Mampu mempergunakan konektivitas atau internet untuk yang produktif, bukan hal-hal konsumtif dan hiburan semata atau yang tidak punya korelasi dengan produktivitas. Sebaliknya, pemerintah harus mengarahkan penggunaan internet untuk hal-hal yang lebih produktif.
Ia meyakini, kedepan ekonomi digital Indonesia dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Sebab, pemanfaatan digital sangat luas. Tidak hanya perdagangan, tapi juga untuk industri kreatif.
INDEF kata Eko Listiyanto, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan akan semakin pesat. Hitung-hitungan INDEF yang dilakukan sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp800 triliun dilima tahun kedepan
“Jumlah ini sangat besar untuk menambah PDB, tetapi angka ini diperoleh tidak dalam satu waktu, perlu rentang beberapa tahun seiring perkembangan pelaku ekonominya. Termasuk UMKM perlu didukung dengan akses digital yang baik, terutama yang berada di daerah-daerah agar mereka punya kans untuk mengekspor produk-produknya. Ini perlu pendampingan agar produk UMKM memenuhi standar dan kompetitif di pasar dalam dannluat negeri,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah berkomitmen melanjutkan program strategis nasional terkait transformasi digital nasional. Salah satunya, pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), sebagai upaya pemenuhan hak rakyat dalam memperoleh konektivitas atau jaringan digital.
Menindaklanjuti komitmen tersebut, Kominfo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo pada 12 Oktober 2023 lalu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menkominfo RI Nomor 472 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada BAKTI Kominfo.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan pembentukan Satgas BAKTI Kominfo, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T perbatasan dan lokasi prioritas.
“Negara hadir dalam konteks menyediakan infrastruktur digital yang baik dan layak bagi masyarakat untuk bisa memperoleh akses konektivitas digital,” kata Menkominfo, seperti dikutip dari laman resmi Bakti Kominfo, Jumat (8/12/2023).
Adapun tugas Satgas yang diketuai Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo ini ada empat.
Pertama. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kominfo meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring, penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak
- Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.
Dalam kesempatan lain, Menkominfo Budi Arie mengatakan, pentingnya pemanfaatan teknologi digital yang maksimal dan produktif. Terkait hal ini, Kementerian Kominfo menghadirkan Gerakan Nasional Literasi Digital dan Program Digital Talent Scholarship (DTS) Entrepreneurship Academy (DEA). Kedua program pelatihan ini ditujukan untuk pelaku UMKM.
Kegiatan literasi digital telah mengedukasi sekitar 4,7 juta peserta di seluruh Indonesia. Sementara Program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) membekali pelaku UMKM dengan keterampilan dan keahlian kewirausahaan digital. Pada tahun 2023, telah ada 30 ribu pelaku usaha yang diberi pelatihan dan keterampilan digital.
Program itu kata Menkominfo Budi Arie digulirkan lantaran UMKM mempunyai peran yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia, yakni mencapai 61,7% dari total Produk Domestik Bruto di Indonesia. Krena itu, Kementerian Kominfo terus mencanangkan transformasi digital melalui program dan kebijakan strategis mendukung pengembangan pelaku UMKM.
“Melihat potensinya yang besar, kita perlu memastikan bahwa transformasi digital dapat mendorong perekonomian UMKM di Indonesia,” tegasnya.
Salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merasakan manfaat konektivitas internet ini adalah Antin Sambodo, pemilik Jinjit Pottery. Ia mengatakan, UMKM yang bergerak di bidang handicraft handmade ceramic ini, sangat terbantu dengan adanya transformasi digital saat ini.
“Selain direct selling seperti bazaar, pameran, dan menitipkan produk di beberapa toko atau galeri, kami lebih banyak memanfaatkan sosial media dan marketplace sebagai sarana pemasaran,” kata Antin kepada Abdullah Karim S, Jumat (8/12/2023). Abdullah Karim Siregar
