Jakarta, PUBLIKASI – “…. Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi Covid-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia terutama negara berkembang.
Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram.
Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin buruk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan hadapi kondisi yang sangat serius …”.
Topik pentingnya ketersediaan stok pupuk yang mencukupi dan terjangkau tersebut, menjadi salah satu kunci isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada November 2022 lalu.
Meski disampaikan lebih dari satu tahun lalu, penggalan pidato itu masih relevan dengan kondisi 2023 ini. Perhatian tema ketahanan pangan juga disuarakan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus 2023 lalu.
Disampaikan Jokowi, strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.
Jauh sebelum tema itu kembali digaungkan Presiden Jokowi di hadapan forum Group of Twenty dan di depan Rapat Paripurna DPR RI, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menguatkan ketahanan pangan di dalam negeri.
Mulai dari peningkatan produksi pangan domestik (penyediaan pupuk bersubsidi, penyediaan bibit, perluasan lahan); peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; penguatan kelembagaan petani; dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional.
Dalam implementasinya, tidak sedikit yang terlibat. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan pihak lain sesuai perannya masing-masing. Termasuk diantaranya sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN. Salah satunya, PT Pupuk Indonesia (Persero).
Peran besar induk perusahaan yang membawahi 10 anak perusahaan pupuk di Indonesia ini dalam mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan pupuk guna meningkatkan produktivitas dan kualitas panen, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).
Ketahan pangan sendiri dalam undang-undang itu disebutkan sebagai “suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”, sedangkan kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, dimana pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Di samping itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa Menteri Perindustrian berwenang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pupuk, yang merupakan sektor strategis karena bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pupuk untuk menjamin ketahanan pangan nasional.
Selanjutnya, tanggung jawab tersebut diwujudkan Pupuk Indonesia dengan meningkatkan kinerja serta memperkuat daya saing sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara. Termasuk memberikan solusi pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dalam rangka menopang ketahanan pangan nasional–dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Program Makmur
Peran menopang ketahanan pangan nasional dilaksanakan Pupuk Indonesia bersama anak perusahaannya dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Creating Shared Value (CSV), yang merupakan pengembangan dari kegiatan CSR perusahaan.
Salah satu inisiatif CSV yang telah dan terus dijalankan hingga saat ini adalah program Makmur. Program yang resmi diluncurkan Menteri BUMN Erick Thohir pada tanggal 28 Agustus 2021 ini, merupakan inisiatif Pupuk Indonesia sebagai upaya solusi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Program dengan akronim “Mari Kita Majukan Usaha Rakyat”, sebelumnya bernama Agrosolution yang telah dirintis Pupuk Indonesia sejak akhir 2020 lalu hingga kemudian berganti nama menjadi “Program Makmur”.
VP Komunikasi Korporat PT Petrokimia Gresik (PKG), Rama Yusron Harbiansyah menjelaskan bahwa program Makmur merupakan ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program mencakup berbagai aspek yang membantu petani dan budidaya pertanian.
Mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming, dan mekanisme pertanian. Selain itu juga akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian, serta adanya offtaker (pembeli, pengumpul, penyalur hasil produksi masyarakat) atau jaminan pasar bagi petani.
Program Makmur, lanjut Rama, menghubungkan stakeholder pertanian, mulai dari project leader, lembaga keuangan dan asuransi, teknologi pertanian, agro input, offtaker dan pemerintah daerah. Dengan ekosistem seperti ini, program Makmur mampu menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh para petani.
“Program Makmur merupakan transformasi dari program Agrosolution yang diinisiasi Pupuk Indonesia sejak tahun 2020 dan dirilis kembali oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Rama kepada Abdullah Karim S dari koranpublikasi.com, Selasa (28/11/2023).
Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia, jelas Rama, Petrokimia Gresik menjamin penyediaan agroinput pertanian, mulai dari pupuk non subsidi hingga pestisida. Selain itu, PKG juga akan memberikan kawalan dan analisa uji tanah melalui layanan gratis Mobil Uji Tanah, sehingga petani dapat memperoleh rekomendasi pemupukan sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman.
“Dalam beberapa program Makmur di Indonesia, Petrokimia Gresik bertindak sebagai project leader. Sebelum melakukan budidaya, layanan Mobil Uji Tanah Petrokimia Gresik melakukan riset untuk mengetes kandungan tanah tempat budidaya. Dengan demikian, kami dapat memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat atau presisi sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dibudidaya,” jelas Rama.
PKG yang dinakhodai Dwi Satriyo ini juga menyediakan pupuk nonsubsidi yang merupakan kebutuhan pelengkap dasar bagi budidaya, serta memberikan kawalan pestisida guna mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian.
Dalam ekosistem itu, PKG menggandeng lembaga perbankan dan asuransi untuk memberikan bantuan modal serta jaminan pada budidaya petani. Tidak ketinggalan bersinergi dengan mendatangkan offtaker. Sinergi dengan offtaker membuat petani bisa menjual hasil panennya langsung pada industri besar, tidak lagi melalui tangan-tangan tengkulak, sehingga pendapatan yang diterima tentu semakin besar.
Di tahun 2023, PKG mendapat amanah untuk menjalankan program Makmur di luas lahan 112.151 hektare (ha) atau naik hampir 14 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu 98.598 ha. Hingga Oktober 2023, Petrokimia Gresik telah merealisasikan seluas 126.044 ha, melebihi target yang ditetapkan sepanjang tahun 2023. Luasan ini juga setara dengan 41 persen dari total realisasi program Makmur di seluruh anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu 306.775 ha.
Realisasi program Makmur Petrokimia Gresik terbanyak berada di Jawa Timur dengan luas lahan 83.961 ha. Kemudian Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (16.155 ha), Jawa Barat (9.789 Ha), Bali Nusa (9.181 ha), Kalimantan (4.220 ha) dan Sumatera (2.738 ha).
Dalam realisasi tersebut, PKG melibatkan sebanyak 30.212 petani. Jumlah ini sekitar 33 persen dari petani yang terlibat dalam program Makmur Pupuk Indonesia Grup. Sedangkan komoditas yang digarap program Makmur Petrokimia Gresik hingga Oktober 2023, antara lain berupa tebu (51.103 ha), padi (46.517 ha), hortikultura (12.435 ha), jagung (8.373 ha), kelapa sawit (4.219 ha), dan bawang merah (3.392 ha).
Melalui program Makmur yang diselenggarakan seluruh anak perusahaan Pupuk Indonesia termasuk PKG, tercatat sejumlah tanaman pertanian mengalami peningkatan produktivitas. Misalnya padi meningkat 14 persen, dari sebelumnya hanya 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha.
Kemudian komoditas tebu, program Makmur yang dijalankan PKG mampu meningkatkan produktivitas tebu hingga 160 ton/ha, atau meningkat sekitar 33 persen dibandingkan produktivitas petani tebu sebelumnya, yaitu hanya 120 ton setiap hektarnya.
“Petrokimia Gresik melalui program Makmur turut menyukseskan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian serta mendorong kesejahteraan petani. Dan dampak yang dirasakan para petani dari implementasi program Makmur yang dijalankan Petrokimia Gresik itu sudah pasti peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan petani,” tuturnya.
Rama menambahkan, program Makmur bagi PKG, sekaligus menjadi media untuk memberikan edukasi kepada petani terkait penggunaan pupuk nonsubsidi. Menjadikan petani di Indonesia lebih mandiri dan tidak bergantung pada pupuk bersubsidi yang jumlahnya semakin terbatas.
Harapannya, teknologi pertanian atau model budidaya ini diduplikasi petani lain di Indonesia atau menjadi role model sehingga produktivitas pertanian nasional dapat ditingkatkan. Dan dengan budidaya yang tepat, dan hasil yang maksimal, maka pendapatan petani juga meningkat.
Adapun pupuk non subsidi yang digunakan dalam program Makmur Petrokimia Gresik adalah Urea Petro, NPK Petro, dan NPK Phonska Plus, ZA Petro, ZK Petro dan Fosfat Petro. Pupuk ini digunakan untuk komoditas tebu, padi, hortikultura, jagung, kelapa sawit, dan bawang merah.
Pupuk tersebut dihadirkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, yang diperkuat dengan hasil layanan Mobil Uji Tanah. Dengan demikian kebutuhan unsur hara tanaman dapat dipenuhi dengan presisi oleh pupuk nonsubsidi PKG, sehingga hasilnya pun semakin optimal.
“Sebagian besar produk pupuk Petrokimia Gresik didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan proses bisnis dalam hal ini rantai pasok yang efektif, efisien, dan terawasi dengan baik,” terangnya.
Salah satu rantai pasok dalam proses bisnis PKG yang banyak mendapatkan dukungan teknologi adalah proses penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari gudang pabrik hingga ke kios. Didukung aplikasi digital yang diterapkan sehingga proses distribusinya tepat waktu dan tepat sasaran, seperti Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO) dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).
Petani Lebih Sejahtera
Selain di Petrokimia Gresik, program Makmur juga dijalankan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya. Hingga September 2023, Pupuk Indonesia telah menjalankan program Makmur di atas lahan seluas 262.783 hektar atau 133 persen dari target 198.096 hektar.
Meski telah melebihi target, Pupuk Indonesia terus mensosialisasikan dan mengajak para petani untuk bergabung dalam program Makmur. Bahkan ajakan ini disampaikan langsung Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat acara panen raya dan tanam padi Kementerian Pertanian di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (24/10/2023) lalu.
Menurut Rahmad, petani yang bergabung dalam ekosistem Makmur akan mendapat banyak manfaat. Mulai dari bimbingan teknis dan budidaya, kepastian pasokan benih dan pupuk non subsidi, asuransi untuk melindungi dari ancaman gagal panen, kemudahan akses modal melalui perbankan, hingga jaminan pembelian hasil usaha tani dengan harga kompetitif.
“Semua yang bergabung dalam kelompok Makmur produktivitasnya naik 30 persen, maka petani dapat membeli kebutuhan pupuk non subsidi dan hasilnya petani lebih sejahtera,” tutur Rahmad seperti dikutip dari laman resmi Pupuk Indonesia, Rabu (29/11/2023).
Pupuk Indonesia sendiri merupakan induk perusahaan yang membawahi 10 anak perusahaan pupuk di Indonesia. Hingga kini, Pupuk Indonesia secara konsisten merupakan produsen pupuk Urea terbesar di Asia dan 10 besar di dunia.
Total kapasitas produksi pabrik pupuk mencapai 13.95 juta ton per tahun. Sedangkan dalam mengemban tugas menjaga ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia dan 10 anak perusahaannya merupakan produsen pupuk terbesar di Asia yang terdiri dari pupuk Urea, NPK, ZA, Organik, dan SP-36.
Kesepuluh anak perusahaan itu adalah: PT Petrokimia Gresik (PKG) yang berlokasi, Gresik, Jawa; PT Pupuk Kujang (PKC), Cikampek, Karawang Jawa Barat; PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Bontang, Kalimantan Timur; PT Pupuk Iskandar muda (PIm), Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam; PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), Palembang.
Kemudian PT Rekayasa Industri (Rekind), Jakarta Selatan; PT Mega Eltra (ME), Jakarta Timur, PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), Jakarta Barat; PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), Jakarta Selatan; dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PI Pangan), Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Kegiatan operasional Pupuk Indonesia Grup bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, steam (uap panas) dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan serta Engineering, Procurement and Construction (EPC). Produksi pupuk meliputi Urea, NPK, SP-36, ZA dan ZK. Untuk non-pupuk meliputi Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat serta produksi produk samping meliputi CO2 Cair, Dry Ice dan HCl.
Untuk memastikan pasokan pupuk dengan harga yang kompetitif, berbagai strategi dan upaya dilakukan Pupuk Indonesia. Antara lain: melakukan peremajaan pada pabrik-pabrik lama; meningkatkan efisiensi pada pabrik-pabrik lama yang boros energi dengan cara modifikasi berdasarkan audit energi; substitusi penggunaan sumber energi untuk Utilitas pabrik dari gas alam menjadi Batubara di beberapa unit produksi; efisiensi dalam hal pengadaan bahan baku pupuk majemuk bersama seluruh anak perusahaan; kerja sama dengan para pemilik tambang batuan fosfat.
Pangsa pasar sendiri mencakup dua jenis. Pertama. Pasar subsidi, diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN).
Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang dicanangkan guna membantu petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Pada awal tahun 2022 sampai dengan semester I, jenis pupuk yang disubsidi adalah Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik.
Namun dengan terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022, pupuk subsidi hanya Urea dan NPK yang diperuntukkan bagi 9 komoditas pangan pokok dan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.
Dalam memenuhi kebutuhan pupuk para petani, Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan stok pupuk subsidi, mulai dari tingkat produsen (lini I) sampai ke gudang tingkat kabupaten/kota (lini III).
Termasuk dalam menyambut musim tanam penghujung tahun 2023 ini. Tercatat, jumlah stok pupuk bersubsidi sebesar 1.453.132 ton per 23 Oktober 2023 atau setara 275 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah. Rinciannya, pupuk urea 986.551 ton dan NPK 466.582 ton. Tidak hanya pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk non subsidi di seluruh mitra kios pupuk lengkap yang tersebar di Indonesia.
Ketersediaan pupuk tersebut untuk mendukung upaya pemerintah yang menargetkan produksi beras 35 juta ton di tahun 2024, agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tanpa dan impor.
Penyaluran pupuk subsidi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 dengan empat skema. Salah satunya, Pupuk Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional dan menjamin pengadaan dan ketersediaan stok mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai prinsip Enam Tepat (6T). Prinsip 6T, yaitu: tepat waktu (right time), tepat jenis (right type), tepat tempat (right place), tepat jumlah (right quantity), tepat mutu (right quality, dan tepat harga (right price).
Kedua. Pasar non-subsidi (komersial) mencakup pasar korporasi (sektor industri dan kebun), pasar retail, dan ekspor. Sedangkan wilayah distribusi meliputi pasar domestik, Indonesia dan pasar ekspor: Amerika Serikat, Australia, Cina, Filipina, India, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Thailand, Vietnam dan lain-lain.
Jamin Pasokan, Aman, dan Berkualitas
Dalam menjaga dan memastikan pasokan pupuk mencapai seluruh wilayah Indonesia, Pupuk Indonesia mendistribusikan pupuk pada empat tingkatan wilayah: provinsi, kabupaten, kecamatan serta kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Penyebaran pasokan pupuk tersebut didukung oleh 1.068 jaringan distributor dan 26.155 mitra kios resmi. Sementara fasilitas dan infrastruktur distribusi meliputi: 8.131 armada truk angkutan darat, 13 kapal dengan 222 rute angkutan laut, dan sekitar 69 kapal rekanan.
Kemudian 4 unit Dermaga Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), 15 unit pengantongan pupuk dan distribution center, serta 5 gudang Lini I (Gudang pabrik, kapasitas 567.400 ton), 35 gudang Lini II (kapasitas 519.490 ton), dan 564 gudang Lini III (kapasitas 1.819.717 ton).
Guna mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi, dari pabrik hingga kios–mencegah penyimpangan dalam distribusi di lapangan–Pupuk Indonesia menggunakan teknologi digital terkini.
Digitalisasi bidang distribusi itu meliputi: Distribution Planning and Control System (DPCS), didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk bersubsidi yang optimal dan aman sepanjang tahun dari pusat produksi sampai dengan lini terakhir (kios/pengecer). Selain menjaga ketahanan pangan nasional, upaya ini sekaligus optimasi stok pupuk di setiap lini di seluruh Indonesia dengan perencanaan yang terukur dan matang.
Selanjutnya, Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), aplikasi berbasis website dan mobile. Aplikasi ini untuk mengoptimalkan atau mengatur schedule muat truk sehingga memperlancar aliran masuk-keluar di gudang pemuatan. Ada juga Tracking Truk (INDIGO Tracker). Aplikasi berbasis mobile ini digunakan untuk memastikan lokasi keberadaan truk saat sedang membawa pupuk.
Pupuk Indonesia menyadari betul bahwa pupuk memiliki dampak positif yang signifikan dalam industri pertanian. Sekitar 70% dari nutrisi tanaman diperoleh dari pupuk. Para petani di Indonesia bergantung kepada pupuk untuk memperbaiki kualitas dan kesuburan tanah. Dengan demikian, pupuk menjadi faktor krusial dalam menunjang ketahanan pangan nasional.
Untuk itu, Pupuk Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam penyediaan produk serta layanan yang aman, berkualitas, adil, dan setara. Kualitas produk perusahaan telah mengacu kepada berbagai standar dan sertifikasi nasional maupun internasional.
Diantaranya: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 untuk fasilitas pabrik baik urea maupun amoniak; sertifikat halal untuk bahan kimia dari Majelis Ulama Indonesia atau (MUI) untuk produk Petrokimia Gresik; sertifikat halal untuk beras dari MUI (Produk Pupuk Indonesia Pangan); sertifikat halal untuk Amoniak dan Urea (Produk Pupuk Kujang); dan FSSC 22000 untuk produk CO2 cair (Produk Petrokimia Gresik).
Selain penerapan berbagai standar yang berfokus pada pengelolaan mutu, Perusahaan juga menekankan inovasi, memperhatikan tanggapan dan keluhan pelanggan, sigap memberikan solusi dan mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi, memelihara hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Untuk memastikan keamanan dan kualitas produk, seluruh atau 100 persen produk-produk Pupuk Indonesia telah melalui sistem Quality Control & Quality Assurance dari laboratorium uji mutu terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan menerapkan standar ISO 17250 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Artinya, hasil uji dapat dipastikan valid. Abdullah Karim Siregar
