Jakarta, PUBLIKASI – Komando Lintas Laut Militer mengikuti kegiatan Pra Desk Evaluation guna memantapkan kesiapan Evaluasi Zona Integritas (ZI) tahun 2023 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han, M.H. beserta para Pejabat Utama Kolinlamil.
Pra Desk Evaluation ZI ini dijelaskan oleh Tim Pus RB Mabes TNI yang dipimpin oleh Kolonel Adm Yohanis Tandisosang selaku Kabid Kunwas Pus RB TNI dengan memberikan bimbingan teknis bagi satker Kolinlamil untuk kesiapannya dalam menghadapi tahap Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB. Pemberian informasi juga dilakukan dengan menyaksikan Desk Evaluation Zona Integritas dari satuan TNI lainnya guna memberikan referensi melalui video conference di gedung Laut Nusantara, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (4/9).
Topik yang dibahas dalam Pra Evaluasi ini adalah penyampaian terkait hal-hal yang harus disiapkan oleh jajaran Kolinlamil dalam rangka Desk Evaluation oleh Kemenpan RB. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, TNI sebagai bagian integral dari pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan program Reformasi Birokrasi seperti Kementerian dan Lembaga pemerintah lainnya. Melalui Reformasi Birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dengan pemanfaatan anggaran Negara secara efektif dan efisien.
Panglima Kolinlamil menyampaikan bahwa koordinasi dari Pra Desk Evaluation ini merupakan kegiatan yang penting bagi persiapan Kolinlamil untuk menghadapi Desk Evaluation yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Kolinlamil merupakan salah satu Satker yang mewakili TNI AL dalam mewujudkan keutuhan dan kedaulatan NKRI, oleh karena itu Kolinlamil memiliki peran startegis dalam pengusulan menjadi Satker WBK sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr Opsla dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi di jajaran TNI AL guna menumbuhkembangkan pola pikir dan budaya kerja untuk menuju peningkatan kinerja dan integritas seluruh personel TNI AL.
“Diharapkan kepada seluruh satker agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Tim harus kompak dan saling mendukung dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat penilaian. Selain itu materi harus dikuasai penuh oleh pembawa materi, dalam menjawab pertanyaan tetap tenang sehingga jawaban yang diberikan sesuai yang diminta oleh tim penilai”, ujar Panglima Kolinlamil. (Andi Roesman Rola)
