Jakarta, PUBLIKASI – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui manajemen berencana memotong gaji karyawan.
Ahok mengingatkan manajemen bahwa pengurangan gaji harus dilakukan mulai dari direksi. Dengan demikian, kebijakan ini akan merata dirasakan seluruh pekerja, mulai dari jajaran atas sampai bawah.
“Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya pegawai yang kerja di rumah,” tutur Ahok.
Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan direksi perseroan memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.
Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.
“Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah,” ucap Hakeng.
Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Pasalnya, kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.
“Hal-hal itu seharusnya menjadi concern, bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan,” kata Hakeng.
Apalagi, pemotongan dilakukan setelah tidak ada kenaikan gaji selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu, serikat pekerja perlu berkomunikasi dengan direksi Pertamina.
Sebagai informasi, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 29 November 2021 dan 7 Januari 2022. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. *Arya
