Sukabumi, PUBLIKASI – Focus Grup Discusion (FGD) membahas raperda ketenagakerjaan antara komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi bersama elemen buruh dan stakeholder lainnya di hotel agusta cikukulu Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/12/2021).
“Kita ingin Perda Ketenagakerjaan bisa mengakomodir semua kepentingan seperti buruh, pengusaha dan pemerintah, makanya kita berinisiatip dari DPRD.” Kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar.
“Mudah-mudahan tahun depan perda ini bisa selesai di laksanakan untuk kepentingan investasi dan kesejahteraan buruh,”sambungnya.
Kemudian di lanjut dengan audiensi bersama 9 serikat buruh/pekerja untuk mempertanyakan kinerja dan evaluasi LKS Tripartit serta mempertanyakan janji Bupati yang akan mengumpulkan para pengusaha yang belum terlaksana, sehingga kami komisi IV membuat rekomendasi kepada pimpinan DPRD supaya di lanjutkan ke eksekutif.
“Kita akan memberikan pandangan dan masukan dalam FGD ini karena implementasinya menjadi perlindungan bagi buruh.” Kata Dadeng Nazarudin Ketua GSBI Kabupaten Sukabumi
Terkait aksi yang di lakukan 1 Desember kemarin mengenai kenaikan upah khususnya di Kabupaten Sukabumi tentang janji Bupati yang akan memanggil dan mengumpulkan para pengusaha dalam waktu satu minggu serta akan berkomunikasi dengan kami yang belum ada perkembangan dalam membuat kesepatakan upah dengan pengusaha, maka dalam waktu tiga hari kedepan kita akan audiensi kembali dengan massa 30 orang perserikat ke pendopo Sukabumi untuk mempertanyakan komitmen yang telah di sepakati.
“Dan kita juga meminta DPRD untuk mendorong kepada pemerintah pungsi pengawasan karena bukan hanya dewan pengupahan yang ada di Kabupaten Sukabumi tapi ada juga LKS Tripartit yang menggunakan APBD, sejauhmana efektipitas pungsinya dalam pengupahan,” ucapnya.
Kami akan menagih janji Bupati dalam mengumpulkan para pengusaha karena ada beberapa basis yang sudah sepakat dalam menaikan upah dan kalau tidak jadi mengumpulkan para pengusaha maka kami serikat pekerja dan buruh akan demo lagi, sambungnya. (Ucin)
