Jakarta, PUBLIKASI — Hari ini, Kamis (21/9) menjadi hari yang penting bagi jajaran Komando Lintas Laut Militer dimana Panglima Kolinlamil Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. beserta jajarannya menerima kunjungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka verifikasi lapangan penilaian Kolinlamil untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kegiatan verifikasi lapangan ini merupakan lanjutan dari kegiatan wawancara/desk evaluasi yang sudah dilaksanakan secara virtual pada tanggal 6 September 2023 lalu. Kedatangan tim dari Kemenpan RB tersebut bertujuan untuk melakukan crosscheck keterpaduan data dan pemaparan yang disampaikan sebelumnya pada sesi wawancara dengan kondisi nyata di lapangan. Kegiatan tersebut menjadi sangat penting mengingat Kolinlamil menjadi perwakilan satu-satunya Kotama TNI AL untuk mendapatkan predikat WBK di tahun 2023 ini.
Tim Kemenpan RB yang dipimpin oleh Agusdin Muttakin didampingi langsung oleh Panglima Kolinlamil berkeliling Mako Kolinlamil untuk meninjau langsung sarana, prasarana, pelayanan dan inovasi yang ada di Kolinlamil diantaranya melihat prosedur penjagaan dan pengamanan yang memiliki Web Pengaduan Masyarakat Online (Dumas), Data Base Hasil Tabulasi Audit Internal dan Eksternal diruang Penjagaan Kolimlamil selanjutnya pengecekan pelayanan Primkopal, peninjauan ke KRI Teluk Calang-524, KRI Teluk Palu-523 serta inovasi yang diciptakan oleh Kolinlamil yakni Aplikasi E-BBM, Aplikasi Kaporlap Sibensam dan Kill Card yang kesemuanya merupakan upaya Kolinlamil menuju Zona Integritas. Zona Integritas atau ZI adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh Instansi Pemerintah. Pertama, Komponen Pengungkit yang terdiri dari enam bagian yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen kedua-nya adalah komponen hasil yang terdiri dari terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Usai kegiatan verifikasi lapangan dari Tim Kemenpan RB, Panglima Kolinlamil menyampaikan pesannya kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan mengedepankan upaya-upaya menuju zona integritas.
“Bagian terpenting dari pembangunan ZI bukan hanya sekedar memperoleh predikat WBK dan WBBM, tapi bagaimana implementasinya dapat memberikan nilai positif bagi kalangan internal dan eksternal. Ingat, tercapainya zona integritas dan keberhasilan Kolinlamil untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM adalah tanggung jawab kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas komitmennya, dan mari kita bahu membahu dan terus bekerja sama untuk mewujudkan Kolinlamil sebagai wilayah bebas dari korupsi.” ungkapnya singkat. (Andi Roesman Rola)
