Surabaya, PUBLIKASI – DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi setempat untuk lebih serius menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah tersebut lantaran telah menjangkit 136 ekor hewan ternak.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mendorong Pemprov menggunakan biaya tak terduga (BTT) untuk membantu peternak yang terimbas wabah itu.
“Karena ini sudah ditetapkan bencana (keadaan darurat oleh BNPB), tidak ada alasan untuk Pemprov Jatim untuk tidak menggunakan BTT. Kasus di Jatim sudah mencapai 136 ribu lebih,” kata Sadad di Surabaya, Senin (4/7).
Ia mengatakan Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan harus peka melihat kondisi di lapangan. Banyak sekali ditemukan sapi milik peternak mati, bahkan dipotong paksa dengan harga murah.
“Saya ke Pasuruan melihat langsung kondisi peternak sapi perah. Sapinya ada yang mati, ternaknya terpapar PMK dan susunya tidak bisa dijual. Mereka harus mengobati dengan biaya mandiri, dan memberi pangan setiap hari, dengan kondisi tidak ada pemasukan,” katanya.
Sadad yang juga Ketua Gerindra Jatim ini pun menyarankan ke Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk fokus mengatasi masalah PMK. Apalagi, sebentar lagi masuk Iduladha.
“Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting agar tidak semakin buruk,” ujarnya.
Adapun data Posko Terpadu Penangan PMK Provinsi Jatim, 136.153 kasus itu menyebar di 38 kabupaten/kota seluruh Jatim.
Dari jumlah itu, sebanyak 106.633 ekor hewan masih sakit. Sebanyak 27.721 ekor sembuh, 811 ekor mati dan 988 ekor dipotong paksa.
Daerah terbanyak kasus PMK di Jatim yaitu Probolinggo, di susul Kabupaten Malang, Ponorogo, Jember, Lumajang, Pamekasan dan Pasuruan. *Arya
