Jakarta, PUBLIKASI – Rusia memblokir Instagram dan menuding pemilik Meta sebagai “organisasi ekstremis”. Hal itu dilakukan karena Meta disebut telah mengizinkan penggunanya untuk menyuarakan ujaran kebencian pada Rusia atas invasinya ke Ukraina.
Jaksa Rusia meminta pengadilan untuk mengakui Meta sebagai organisasi ekstremis dan melarang kegiatannya di Rusia karena telah mengizinkan unggahan seperti ‘kematian bagi penjajah Rusia’ beredar di media sosial tersebut.
Rusia juga membatasi akses Instagram setelah Roskomnadzor yang mengawasi media massa Rusia, memblokir Facebook dan Twitter di tengah kampanye propaganda perang Moskow pada pekan lalu.
“Sebuah kasus kriminal telah dimulai, sehubungan dengan seruan ilegal untuk pembunuhan dan kekerasan terhadap warga Federasi Rusia oleh karyawan perusahaan Amerika Meta, yang memiliki jejaring sosial Facebook dan Instagram,” kata komite tersebut, dikutip Dailymail.
Komite Investigasi Rusia melapor langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, kasus kriminal telah dimulai terhadap Meta karena mengizinkan konten yang dianggap ilegal.
Sementara itu, kantor berita Rusia menyebut WhatsApp tidak akan dibatasi karena dianggap sebagai alat komunikasi, bukan untuk mengirim informasi.
Sebelumnya, juru bicara Meta mengatakan perusahaan itu untuk sementara melonggarkan aturannya untuk pidato politik dan mengizinkan unggahan seperti ‘matikan penjajah Rusia’. Namun, mereka tidak akan mengizinkan seruan kekerasan terhadap warga sipil Rusia.
Email Meta internal yang dilihat oleh Reuters juga menunjukkan perusahaan AS itu juga untuk sementara mengizinkan posting yang menyerukan kematian Putin atau Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.
“Kami berharap itu tidak benar karena jika itu benar maka itu berarti harus ada tindakan paling tegas untuk mengakhiri kegiatan perusahaan ini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Perubahan kebijakan Meta ini mendapat tanggapan dari PBB. Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan potensi perubahan dalam kebijakan Facebook mengkhawatirkan.
Meta mengatakan perubahan sementara itu bertujuan untuk memungkinkan bentuk ekspresi politik yang biasanya melanggar aturannya. Perubahan kebijakan sementara diterapkan di Ukraina, Rusia, Polandia, Latvia, Lituania, Estonia, Slovakia, Hongaria, dan Rumania.
“Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan karena memang memiliki risiko tertentu untuk menghasilkan dan mendorong dan memungkinkan ujaran kebencian yang diarahkan pada orang Rusia pada umumnya,” kata juru bicara PBB, Elizabeth Throssell. *Arya
