Jakarta, PUBLIKASI – Hendrawan Supratikno Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDIP, merespons hitung-hitungan PKS terkait perkiraan jumlah utang yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang setidaknya akan mencapai Rp10 ribu triliun di akhir masa jabatan pada 2024.
Hingga kini utang pemerintah telah lebih dari Rp6 ribu triliun. Termasuk tudingan yang menyebut pemerintahan Jokowi banyak utang.
Namun, menurut Hendrawan, jumlah utang tersebut bukan sepenuhnya dibuat semasa pemerintahan Jokowi. Dia juga mengingatkan bahwa komponen utang masuk dalam APBN dengan nama “pembiayaan”, yang dalam prosesnya telah mendapat persetujuan DPR.
“Yang salah adalah menyatakan bahwa semua utang itu dibuat Jokowi, atau Jokowi menyalahgunakan utang tersebut,” kata dia.
Lanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, utang digenjot untuk mendorong infrastruktur. Tujuan utang juga jelas, yakni membangun koneksitas dan produktivitas.
Di sisi lain, pandemi telah memaksa pemerintah menambah utang. Meski begitu, ia tak menampik sejumlah masalah, seperti manajemen utang yang transparan, hati-hati, dan akuntabel.
“Dalam kondisi pandemi dan resesi, komponen utang memperkuat manajemen fiskal yang agresif dalam rangka strategi anti-siklis. Kalau tidak, ekonomi akan tumbang dan masyarakat akan semakin menderita,” katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung soal utang pemerintah dalam pidato akhir tahunnya pada Kamis (30/12) lalu. Mengutip ahli, Syaikhu bilang Jokowi akan mewariskan utang negara hingga Rp10 ribu triliun. *Arya
