Jakarta, PUBLIKASI – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan anggaran untuk program sumur resapan yang dihapus dalam APBD 2022. Salah satunya dialihkan untuk membayar gaji penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).
Ida menjelaskan, dalam pembahasan APBD DKI, ada sejumlah pos anggaran yang terkena efisiensi. Salah satunya sumur resapan.
“Semuanya dimasukkan ke satu tempat yang memang ada beberapa efisiensi, lalu diberikan kepada salah satu yang paling besar adalah kekurangan gaji untuk PJLP,” kata Ida, Rabu (1/12).
Menurutnya, kekurangan gaji itu dikarenakan kenaikan UMP di DKI Jakarta sebesar Rp37 ribu.
“Laporan Pak Edi BPKD bahwa ada kekurangan gaji terkait kenaikan UMP DKI, kan memang ada kenaikan Rp37.000 kali sekian ratus ribu (PJLP), yang akhirnya membutuhkan anggaran Rp200 miliar sekian,” katanya.
“Anggaran yang memang tidak disetujui di Banggar dilarikan untuk nombokin kekurangan gaji dari PJLP. Itu yang pasti,” imbuhnya.
Anggaran untuk program sumur resapan di Jakarta sebelumnya dihapus dalam APBD DKI Jakarta 2022. Pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir di Ibu Kota.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan awalnya anggaran untuk program itu diusulkan sekitar Rp300 miliar. Pada rapat komisi, anggaran sumur resapan dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar.
Lalu, di rapat badan anggaran (Banggar) pada pekan lalu, anggaran itu disepakati untuk dinolkan.
“Dinolkan dari forum Banggar kemarin. Kalau di Komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 M. Kalau di (rapat) Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan,” kata Nova saat dihubungi, Rabu (1/12). *Arya
