Jakarta, PUBLIKASI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 252 Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di Indonesia telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp96 triliun kepada negara sampai akhir Oktober 2021.
“Dengan total 252 BLU, jumlah yang sangat besar dan berada di 21 kementerian/lembaga, aset kelolaannya sebesar Rp888 triliun dan total pendapatannya Rp96 triliun,” ungkap Jokowi di acara BLU Expo, Selasa (16/11).
Jokowi berharap kontribusi BLU kepada negara tidak hanya besar secara angka pendapatan, namun juga dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, BLU juga berkontribusi pada percepatan reformasi struktural yang tengah dilakukan oleh pemerintah.
Pasalnya, BLU merupakan ujung tombak pemberian layanan dari negara kepada masyarakat. Di bidang kesehatan misalnya, kepala negara berharap kualitas layanan BLU yang profesional bisa semakin merata bagi masyarakat di berbagai pelosok negeri.
Bahkan, ia ingin kualitas itu mampu sejajar dengan standar kesehatan yang berlaku di tingkat internasional. Misalnya, pada layanan rumah sakit (RS).
“Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan kualitas terbaik di RS terdekat dan menghadirkan layanan-layanan unggulan dengan standar internasional, sehingga menumbuhkan ekosistem wisata kesehatan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin BLU mampu berkontribusi pada pencetakan sumber daya manusia (SDM) nasional yang unggul dalam menghadapi berbagai perkembangan digitalisasi dan dinamika kebutuhan industri.
“Mampu mencetak pemimpin yang siap kerja membangun negara kita dan bersaing di tingkat internasional, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi yang dimiliki menuju Indonesia maju pada 2045,” ucapnya.
Di bidang UMKM, ia berharap BLU mampu membawa para pengusaha kecil naik kelas melalui penciptaan konsep pembiayaan yang baru. Selain itu, BLU diharapkan bisa membantu peningkatan inklusi keuangan, kemampuan penggunaan teknologi informasi (IT), hingga mempermudah sertifikasi halal untuk UMKM.
Sementara, di bidang pengelolaan dana dan kawasan, mantan wali kota Solo itu ingin BLU bisa meningkatkan layanan berupa konektivitas jaringan ke daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, dapat melakukan program hilirisasi sawit, peremajaan kebun sawit rakyat, mengoptimalkan aset negara yang idle, hingga membantu pemerintah menangani dampak perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pendapatan BLU sebesar Rp96 triliun per Oktober 2021 telah mencapai 164 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, sumbangan PNBP dari BLU rata-rata tumbuh 22 persen per tahun atau lebih tinggi dari PNBP nasional sebesar 4 persen dan PNBP dari laba BUMN 9,1 persen.
Sumbangan pendapatan ini utamanya dikontribusikan oleh BLU yang berada di sektor pengelolaan dana mencapai Rp64 triliun. Sisanya baru berasal dari BLU di sektor kesehatan Rp15 triliun, pendidikan Rp13 triliun, dan lainnya.
Sementara realisasi belanja BLU mencapai Rp82,28 triliun pada Oktober 2021. Realisasinya baru 64,53 persen dari pagu di DIPA BLU. Untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan belanja BLU sebesar Rp78,8 triliun atau lebih rendah dari realisasi saat ini.
“Ini juga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional baik dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur IT,” jelas Ani, sapaan akrabnya, pada kesempatan yang sama.
Di sisi lain, Ani menjelaskan BLU adalah badan yang merupakan bagian dari pemerintah di mana aset lembaga ini tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Hal ini berbeda dengan BUMN yang asetnya justru terpisah dari kekayaan negara.
Kendati tidak terpisahkan, pengelolaan BLU dilakukan sendiri, bukan oleh kementerian. Ibaratnya seperti korporasi, BLU punya jajaran manajemen sendiri untuk menjalankan operasionalnya berupa layanan kepada masyarakat. *Arya
