Jakarta, PUBLIKASI – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksin Covid-19 pada warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Selain dari peserta PBI, warga harus membayar untuk mendapat booster vaksin Covid-19.
“Kita sudah bicarakan dengan pak Presiden, prioritas booster vaksin itu lansia dulu, baru nanti yang akan ditanggung oleh negara (biayanya) adalah peserta PBI. Jadi nanti, anggota DPR yang penghasilannya cukup, bayar sendiri booster-nya,” kata Budi dalam Raker Komisi IX DPR RI, Senin (8/11).
Lanjutnya, Budi mengatakan setiap orang yang ingin mendapat vaksin booster bisa memilih sendiri jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan. Sementara ini, pilihan booster vaksin Covid-19 yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.
Namun Budi menyebut pihaknya masih melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi untuk pemberian vaksin berbeda jenis. Kemenkes masih mencari tahu tingkat efektivitas booster vaksin Covid-19 jika diberikan dalam satu merek yang sama, atau berbeda merek.
“Booster kita sedang melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi, jadi istilahnya homologus (satu merek) atau hereteologus (beda merek). Diharapkan akhir Desember ini selesai,” ucap Budi.
Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa vaksin booster baru akan diberikan jika vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Indonesia sudah melebihi 50 persen populasi. Diprediksi, Indonesia dapat mencapai target tersebut pada akhir Desember ini.
“Hitungan kami di akhir Desember itu mungkin 59 persen kita bisa capai dua dosis, dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama. Setelah itu kita berikan booster di tahun 2022,” tuturnya.
Sebelumnya vaksin Covid-19 booster di Indonesia hanya diberikan untuk tenaga kesehatan (nakes) karena berisiko tinggi tertular. Namun booster vaksin untuk nakes ini pun masih belum merata. Kemenkes mencatat masih ada nakes di wilayah Papua yang sama sekali belum mendapat suntik vaksin dosis tiga. *Arya
