Jakarta, PUBLIKASI – Mufti Djusni Ketua Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI) mengakui draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan praktik keapotekeran sudah diterima oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, 23 September 2021 lalu. Mufti berharap RUU Farmasi dan praktik keapotekeran segera disahkan menjadi undang-undang.
“Semakin cepat disahkannya RUU tersebut, maka permasalahan farmasi di Indonesia akan semakin cepat teratasi, sehingga RUU ini menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemandirian farmasi nasional secara bertahap,” ujar Mufti pada wartawan, (26/9).
Sedangkan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan ketahanan farmasi nasional sangat penting pada masa pandemi covid-19. “Kami mengapresiasi setiap perjuangan keprofesian, terutama dikaitkan ketahanan farmasi nasional,” katanya.
Sementara itu, Apoteker Ahmad Subagiyo mengharap, penyelenggaraan praktik keapotekeran harus dilindungi undang-undang. “Sebab, penyelenggaraan praktik keapotekeran merupakan upaya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu perbekalan farmasi yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan farmasi,” harpanya. Ristia
