Jakarta, PUBLIKASI – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyayangkan peristiwa kontak senjata yang menyebabkan anggota TNI tertembak dan dibakarnya sejumlah fasilitas umum di Papua.
Atas kejadian ini, Jazilul meminta TNI-Polri menyelesaikan persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan pendekatan holistik atau menyeluruh. Salah satunya mengungkap pemasok senjata kepada KKB tersebut.
“Menurut saya akar yang harus kita cari dan diselesaikan salah satunya adalah jejaring KKB itu harus diputus. Termasuk jaringan untuk mendapatkan senjata,” kata Jazilul dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).
Menurut Jazilul yang juga anggota Komisi III DPR RI itu, pendekatan lebih holistik dan canggih dapat menumpas KKB Papua hingga ke akar-akarnya.
Ia berpendapat, konflik yang berkepanjangan dan selalu berulang di Papua, menunjukkan kurang canggihnya aparat dalam pemetaan lapangan, mitigasi dan antisipasi setiap gerakan KKB. Diantaranya terkait suplai senjata dan jenis senjata yang dipakai KKB, tidak mungkin diproduksi di Papua.
“Mereka bukan kelompok yang terlalu besar, mestinya TNI yang sedemikian besar bisa menumpas ini sampai ke akar-akarnya sehingga tidak terus muncul setiap tahun, setiap musim. Salah satunya mencari otak dan penyuplai senjata dari mana mereka mendapatkan senjatanya,” tuturnya.
Di sisi lain, menurut Jazilul, dalam menangani persoalan di Papua juga harus dilakukan dengan pendekatan lain, yakni kemanusiaan, kebudayaan, dan kesejahteraan.
“Pendekatan ini sebagaimana yang dilakukan Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Itulah yang saya sebut pendekatannya harus holistik, harus menyeluruh,” tegasnya.
Diketahui, baku tembak kembali terjadi antara personel TNI Satgas Pamtas 403/WP dengan KKB di Papua. Kasus terbaru yang terjadi Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin (13/9/2021). Kejadian ini mengakibatkan seorang anggota TNI mengalami luka tembak di bagian tangan.
Selain baku tembak yang berlangsung hingga sekitar empat jam, mulai pukul 09.00 hingga 13.15 WIT, KKB juga membakar sejumlah fasilitas umum. AKS*
